Wagub Riza Anggap Wajar Ancol Pinjam Rp1,2 T ke Bank DKI Asal untuk Kepentingan Usaha

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai langkah PT Pembangunan Jaya Ancol meminjam uang kepada Bank DKI merupakan hal wajar. Riza berpandangan langkah PT Pembangunan Jaya Ancol itu tidak ada masala selama pinjaman tersebut diperuntukan kepentingan perusahaan dan daerah.

"Jadi saya kira kalau Ancol mengajukan dana ke bank untuk kepentingan pengembangan usaha apakah untuk membangun infrastruktur, venue, sarana dan lain-lain, saya kira itu memang diperkenankan," ujar Riza di Balai Kota, Rabu (29/12).

Lagipula, Riza mengatakan, tidak mudah sebuah bank memberikan pinjaman dengan nilai tinggi. Ada syarat dan aturan tertentu yang harus dipenuhi kreditur yang hendak mengajukan pinjaman.

Dia menekankan apabila segala syarat telah dipenuhi pihak Ancol, maka semestinya tidak ada masalah jika pinjaman diberikan oleh Bank DKI.

"Bank memiliki tanggung jawab mengeluarkan kredit kepada siapapun termasuk BUMD, bahwa pengajuan itu harus bankable, jika pengajuan itu menurut bank sudah bankable, memenuhi syarat dan lain-lain, berarti tidak ada masalah," tandasnya.

Penjelasan Pihak Ancol

Sementara itu, dalam materi pemaparan yang disampaikan, pihak Ancol saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI Selasa (28/12), nilai total pinjaman yang diterima Ancol dari Bank DKI sebesar Rp1,2 triliun dengan rincian sebagai berikut;.

Kredit modal kerja dengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp389 miliar, penggunaan kredit untuk modal kerja (roll over) setiap tahun untuk menutupi cash flow perusahaan akibat pandemi Covid-19. Perjanjian ini sudah ditandatangani pada September 2021

Kredit investasi dengan jangka waktu 9 tahun sebesar Rp516 miliar, penggunaan kredit untuk refinancing obligation PUB Tahap 2 seri A sebesar Rp516 miliar yang akan jatuh tempo pada Februari 2022. Perjanjian ini sudah ditandatangani pada Desember 2021.

Kredit investasi dengan jangka waktu 9 tahun sebesar Rp334 miliar, penggunaan kredit untuk belanja modal 2022-2023. Perjanjian ini belum ditandatangani.