Versi KontraS, pelanggaran kebebasan berekspresi paling tinggi di DKI

Merdeka.com - Divisi Riset dan Advokasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ananto mengatakan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terbanyak. Terlebih atas pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Menurut Ananto, peristiwa pelanggaran berekspresi dari Januari hingga Oktober 2017 mencapai 223 kasus. Dari ratusan kasus itu, sekitar 526 orang menjadi korban, yakni 151 luka-luka, 8 tewas, 201 ditahan, dan 166 dalam kondisi lain-lain.

Khusus di DKI sebanyak 19 orang luka-luka, 16 orang ditahan dan 39 orang mengalami intimidasi. Ananto mengungkapkan hal ini tidak terlepas dengan situasi politik yang berlangsung selama masa Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.

"DKI menjadi provinsi dengan pelanggaran tertinggi. 33 Peristiwa karena DKI tidak terlepas dari momentum politik yang sangat tegang di tahun 2017 ini," katanya di Jakarta, Minggu (10/12).

Provinsi Sulawesi Selatan ada di posisi kedua dengan 30 peristiwa, yakni 30 orang luka-luka, 1 orang tewas, 35 orang ditahan, dan 19 lainnya. Di Sulawesi Selatan, permasalahan berkutat pada kebebasan berekspresi dan pendapat terkait pembangunan infrastruktur yang dianggap merugikan masyarakat.

Kemudian Ananto menjelaskan pelanggaran kebebasan berekspresi didominasi peristiwa pembubaran paksa dan pelarangan kegiatan menjadi bentuk yang paling dominan. Tercatat 101 peristiwa. Setelah pembubaran, aksi pelarangan 76 kasus dan aksi penganiayaan 57 kasus.

Sebagai contoh, pembubaran yang terjadi mengenai isu komunisme tentang diskusi pengungkapan sejarah 1965. Dalam catatan KontraS, ada 7 kasus pembubaran kegiatan berkaitan isu 1965 seperti diskusi di Komnas HAM pada Maret 2017 lalu atau pembubaran seni rupa di Yogyakarta oleh Ormas. Pembubaran kegiatan lokakarya evaluasi dan perencanaan terkait pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Klender Jakarta Timur. (mdk/did)