Tolak Omnibus Law hingga Sahkan RUU Perlindungan PRT jadi Tuntutan Buruh ke DPR

Senin, 7 Februari 2022 16:32 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Tolak Omnibus Law hingga Sahkan RUU Perlindungan PRT jadi Tuntutan Buruh ke DPR Demo buruh depan DPR. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (7/2). Presiden Partai Buruh yang juga Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal menyampaikan tuntutan aksi tersebut.

Pertama, adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Mereka mendesak supaya UU itu dicabut untuk dibahas. Mengingat, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa proses pembentukan RUU Cipta Kerja itu inkonsistusional bersyarat dan cacat formil.

"Oleh karenanya tidak layak untuk dibahas kembali oleh DPR RI bersama pemerintah," tegas Said Iqbal di Jakarta, Senin (7/2).

Tuntutan kedua terkait revisi Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 dengan tidak lagi mengacu pada UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu PP 36.

Said mengatakan peserta aksi meminta meminta Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan SK Gubernur di seluruh Indonesia tentang upah minimum kabupaten/kota yang dinilai terlalu kecil.

Ketiga, menuntut untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

"Seperti diketahui, PRT sebagai pekerja hingga saat ini belum memiliki perlindungan hukum. Sudah 18 tahun perjuangan untuk mengesahkan RUU PPR, tetapi tak kunjung dikabulkan imbuh Presiden Partai Buruh tersebut," tegasnya.

Tuntutan keempat adalah meminta agar UU KPK direvisi. Pihaknya menilai, UU KPK saat ini terlalu lemah dan sarat penguasaan oleh oligarki sehingga harus segera direvisi.

Terakhir, Partai Buruh meminta presidential 0 Persen. Said menilai, keberadaan presidential threshold 20 persen membuat polarisasi mengeras dan berbahaya bagi bangsa dan negara.

"Demi sebuah jabatan, banyak pihak yang maju terkadang menghalalkan isu-isu SARA, isu perpecahan diangkat, isu-isu kerakusan untuk menduduki jabatan sehingga terpolarisasi bahkan sampai selesainya pilpres dan pileg," katanya.

Selain itu, presidential threshold 20 persen dinilainya akan mengakibatkan politik uang semakin merajalela. Sebab, akan memunculkan transaksional antarpartai politik dan capres dengan para bohir.

"Ini harus kita cegah bersama. Partai Buruh meminta harus menuju presidential threshold 0 persen," tegas Said.

Baca juga:
KSPI Tolak UU Cipta Kerja: Pasal yang Merugikan Pekerja Harus Dihapuskan
Gubernur Banten Maafkan dan Cabut Laporan Terhadap 6 Buruh yang Duduki Kantornya
Ketua DPRD Harap Gubernur Banten dan Buruh Saling Memaafkan
Penyesalan Buruh Duduki Ruang Kerja Gubernur Banten, Minta Tak Diproses Hukum
Polisi Tangguhkan Penahanan Dua Buruh yang Duduki Ruang Kerja Gubernur Banten

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini