Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Taufik Balas Kritik Erick Soal Hunian DP Rp0: DKI Perlu, Bukan soal Didik-Mendidik

Taufik Balas Kritik Erick Soal Hunian DP Rp0: DKI Perlu, Bukan soal Didik-Mendidik Rusun Klapa Village. ©Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengkritik program hunian DP 0 Rupiah gagasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Program ini dinilainya tidak mendidik generasi muda.

Menanggapi kritik Erick, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, justru mengklaim program Anies tersebut memudahkan warga Jakarta memiliki hunian tanpa harus mengontrak. Sehingga, menurutnya, harus dilanjutkan.

"Ya lanjut. DP 0 Rupiah di Jakarta tuh perlu, ini bukan soal didik-mendidik tapi soal kebutuhan," kata Taufik, Kamis (30/1).

Kendati belum banyak warga Jakarta yang ikut serta, bagi Taufik, tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program itu. Sepatutnya, katanya, pihak perbankan dalam hal ini Bank DKI mengkaji aturan yang mempermudah warga memiliki rumah namun tidak membebani likuiditas bank.

"Ya kan bertahap. DP 0 persen tuh yang kita minta syarat banknya mesti dikurangi, misalnya Anda kredit motor, kan di dalam BI enggak boleh ada kredit dan kredit. Nah itu saya bilang kurangi syaratnya," jelasnya.

Saat ini, sudah ada dua lokasi pembangunan rumah DP 0 persen, pertama di Pondok Kelapa, kedua di Cilangkap.

Kepala UPT Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan, mengatakan sejak program hunian Rp0 sudah ada 1.458 formulir yang mengajukan kredit. Dari jumlah itu, sebanyak 225 pemohon disetujui mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemudian 125 (pemohon) sudah akad KPR, 85 sudah pindah (menempati hunian)," kata Dzikran, Jakarta, Kamis (12/12).

Ia mengakui, jumlah tersebut masih sangat kecil. Namun, Dzkiran mengatakan ada sejumlah kendala masih banyak pemohon belum menempati hunian. Satu alasan kebanyakan pemohon KPR karena terkendala sistem zonasi sekolah.

Selain itu, kata Dzikran, data bantuan pemerintah tercatat di domisili tempat pemohon KPR tinggal.

"Setelah kita tanya apa isunya macam-macam ada yang mereka kemarin bilang enggak punya uang pindah, ada juga yang masalah sekolah, sebagian besar itu ada zonasi. Belum nanti data bantuannya," ujarnya.

Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir mengkritik program rumah DP nol persen atau zero perfect down payment (DP). Menurutnya, program ini tidak mendidik generasi muda Indonesia untuk menabung dan bertanggung jawab.

"Saya tidak setuju dengan DP nol persen atau zero percent down payment. Karena ini tidak mendidik generasi muda kita untuk menabung," ujar Erick Thohir dikutip di Antara di Jakarta, Selasa (28/1).

Erick mengatakan bahwa kalau anak muda dibiasakan untuk dididik menabung sedari awal dengan bunga KPR 5 persen atau berapa persen, maka generasi muda itu akan punya rasa tanggung jawab.

Menteri BUMN tersebut mengkhawatirkan bahwa pihak-pihak yang nanti mengambil rumah DP nol persen itu bukan generasi mudanya, melainkan diambil para pialang atau trader untuk dijual kembali.

"Jangan-jangan nanti yang rumah DP nol persen itu bukan anak mudanya yang ambil, melainkan diambil para pialang atau trader untuk dijual kembali," kata Erick.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sindikat Penipuan Modus Limit Kartu Kredit Dibongkar Polisi, Empat Pelaku Ditangkap
Sindikat Penipuan Modus Limit Kartu Kredit Dibongkar Polisi, Empat Pelaku Ditangkap

Keempat pelaku berpura-pura sebagai pegawai bank untuk mengelabui korbannya.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP
Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP

Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya
Serahkan 10.300 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Jokowi: Boleh Jadi Agunan di Bank
Serahkan 10.300 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Jokowi: Boleh Jadi Agunan di Bank

SK Biru sendiri menjadi dasar penerbitan SK tanah redistribusi Program TORA.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Bank Dunia Tanggapi Program Makan Siang Gratis: Anggaran Harus Direncanakan dengan Matang
Bank Dunia Tanggapi Program Makan Siang Gratis: Anggaran Harus Direncanakan dengan Matang

Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya
Ini Dia Capaian Kinerja Bank DKI Selama 63 Tahun
Ini Dia Capaian Kinerja Bank DKI Selama 63 Tahun

Bank DKI pun terus mendorong optimalisasi pelayanan publik melalui berbagai sinergi dalam rangka memberikan peningkatan layanan perbankan berbasis digital.

Baca Selengkapnya
Dikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang
Dikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang

Ganjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.

Baca Selengkapnya
Bank Dunia Kritik Makan Siang Gratis, Menteri Airlangga: Mereka Belum Tahu Programnya
Bank Dunia Kritik Makan Siang Gratis, Menteri Airlangga: Mereka Belum Tahu Programnya

Kekhawatiran Bank Dunia sendiri terkait potensi melebarnya defisit APBN terhadap produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Selengkapnya