Tanggapi Sandiaga, Djarot sebut APBD DKI 2018 sudah rasional
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) di tahun 2018 hanya sekitar Rp 70 triliun. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan dana APBD yang sudah dirumuskan sudah rasional dan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Tanyain ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) aja sama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) karena kita kan merumuskan itu secara rasional ya rasional-lah sesuai dengan potensi kita sehingga benar-benar yang sudah kita rencanakan itu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh DKI," di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (10/7).
Diberitakan sebelumnya, Sandiaga mengungkapkan harapannya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) di masa pemerintahannya nanti harus realistis. Karena pemilik perusahaan Saratoga ini merasa sedikit kecewa dengan anggaran APBD 2018 yang dinilai melenceng dari yang seharusnya.
"Lima tahun lalu diproyeksikan APBD kita di tahun 2018 ini Rp 120 triliun, tapi kenyataannya cuma Rp 70-an triliun. Jadi melencengnya Rp 50 triliun lebih. whats wrong. Salah di mana? Apakah terlalu berpikir linier projection? seperti tahun 2012 atau seperti apa," Jalan Pulobangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7).
Sandiaga juga menganggap bahwa selisih pendapatan daerah yang hampir Rp 50 triliun adalah suatu kesalahan yang buruk, yang harus dijelaskan pada publik.
"Kita harus ubah bahwa melenceng Rp 50 T itu salah sekali, itu uang besar sekali. Kalau ada selisih itu jangan sampai 5 atau 10 persen. Kalau dua kali lipatnya harus dijelaskan ke publik apa yang terjadi." jelasnya.
Saat ditanya perihal aspek apa saja yang melenceng dari target pendapatan daerah tersebut, Sandiaga mengatakan hampir seluruh aspek terjadi kesalahan. "Kalau saya lihat melencengnya seluruh. Tadi paparan Pak Sekda bahwa semua aspek melenceng. Baik dari penerimaan, pengeluaran juga melenceng," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem DKI: Ahmad Sahroni Sosok Paling Kuat Maju Pilgub DKI 2024
Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca SelengkapnyaBerapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya