Merdeka.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan staf khusus pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibiayai pihak Swasta.

Sebelumnya, Anies mengatakan selama ini TGUPP dibiayai oleh non APBD atau oleh pihak swasta. Dan di pemerintahnya TGUPP akan dibiayai oleh APBD.

Soni menjelaskan, pada masa itu TGUPP murni dari APBD. Sedangkan untuk staf Basuki atau akrab disapa Ahok itu memang dibiayai uang Operasional Gubernur.

"Jadi swasta tidak ada tapi dibiayai BOP (bantuan dana operasional) pengertiannya. Tidak dianggarkan dalam pos APBD khusus TGUPP," ujar Soni di kompleks parlemen, Kamis (23/11).

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, bahwa BOP memang dikhususkan untuk membantu kerja Gubernur. Ahok pada masa menjabat sengaja merogoh koceknya itu untuk pembiayaan staf serta urusan lainnya.

"Bisa untuk bantuan mendadak, bisa untuk memperlancar tugas, bisa untuk membantu anak cacat, bisa untuk menggaji orang yang membutuhkan, bisa untuk konsolidasi media, itu semua boleh," jelas Soni.

Soni menceritakan, pada masa Ahok, BOP pun dikucurkan untuk menambal dana TGUPP yang kurang. Sebab itu dia heran bagaimana pola pikir Gubernur Anies. Menurutnya, Anies mencoba mencampurkan staf gubernur dengan TGUPP sehingga terjadi pembengkakan jumlah anggota maupun anggaran.

"Bisa saja Pak Anies berpikir terbalik. Seluruhnya ini dimasukan ke TGUPP jumlahnya meledak. Saya enggak tahu pola pikirnya," pungkasnya.