Sohibul Iman: DPRD Tidak Mau Kader PKS Jadi Wagub DKI
Merdeka.com - Presiden PKS Sohibul Iman curiga DPRD DKI Jakarta biang masalah kursi Wagub DKI Jakarta masih kosong hingga kini. Sohibul mengatakan, proses politik di DPRD alot karena diduga tidak ingin kader PKS menempati kursi Wagub DKI.
"Kalau kalimat ini hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan sebagainya. Makanya proses politiknya alot," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).
Sohibul menyebut terkatung-katungnya proses pemilihan Wagub lantaran tak ada keseriusan DPRD. PKS, kata dia, sudah menyerahkan dua nama. Tetapi, Sohibul mengatakan, tata tertib pemilihan saja tidak diselesaikan DPRD.
"Tatib saja enggak diselesaikan. Kalau ada pemilihan kan harus ada tatibnya, tatibnya saja gak diselesaikan," kata dia.
Karenanya, dia menilai DPRD menghambat proses pemilihan Wagub DKI Jakarta hingga posisi tersebut kosong hingga satu tahun lebih.
"Oh iya, jelas. Anda kan pelajari. Sampai sekarang tatibnya gak diselesaikan. Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau gak ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," tegasnya.
Karena realitas politik demikian, Sohibul menarik satu nama yaitu, Ahmad Syaikhu dan tinggal menyisakan satu nama Ahmad Yulianto. Sementara, dia menyarankan agar satu nama lainnya bisa dari luar PKS.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaIda bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya