Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal DPT putaran dua Pilgub DKI, Sumarsono bilang 'kita jemput bola'

Soal DPT putaran dua Pilgub DKI, Sumarsono bilang 'kita jemput bola' Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. ©2016 merdeka.com/yayu

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membeberkan hasil rapat terkait Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April mendatang. Dari hasil rapat tersebut, kata Sumarsono, pihaknya akan melakukan sistem jemput bola terkait banyaknya warga Ibu Kota yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) seperti yang menjadi masalah di Pilgub DKI Jakarta putaran pertama.

Berdasarkan data yang beritahukan oleh Sumarsono, jumlah warga yang belum merekam data ada sebanyak 59.911 jiwa dan sekarang sebesar 54.381 jiwa sudah masuk ke dalam DPT. Sumarsono meminta warga untuk tidak khawatir karena dia akan berlakukan sistem jemput bola untuk menambah jumlah warga yang belum terdaftar sebagai DPT tersebut.

"Ini akan kita kejar, akan ada hunter DPT. Dikejar ke apartemen-apartemen. Karena itu kita akan buka pendaftaran posko DPT di apartemen. Kita jemput bola," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (8/3).

Sumarsono menjelaskan, bahwa warga yang melakukan proses perekaman data harus dipastikan masuk dalam data base Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setelah itu warga bisa menerima surat keterangan (Suket).

"Mereka yang direkam harus dipastikan masuk data base dulu, data base tidak perlu data base dikirim ke pusat, data base DKI kalau sudah memang betul masuk data base baru direkam kemudian dikeluarkan suket," jelasnya.

Menurutnya, suket itu menjadi alat juga untuk memilih dalam putaran dua Pilgub DKI Jakarta. Pada putaran pertama ada sekitar 84.591 suket yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Ini (suket) menjadi alat. Kalau sampai bulan Maret blangko KTP belum ada maka menggunakan suket yang dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam Pilkada," ungkapnya.

Pada putaran pertama, lanjut Sumarsono, banyak panitia penyelenggara Pilkada memiliki pemahaman berbeda terkait prosedur pencoblosan. Salah satunya seperti penafsiran tetang surat suara tambahan dan sisa surat suara DPT yang belum terpakai.

"Jumlah kartu tambahan itu bukan berarti kalau ada surat suara DPT sisa enggak bisa dipakai, jadi penafsiran ini semua akan kita luruskan kepada seluruh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) termasuk ketidakseragaman pemahaman," terangnya.

Demi menyelesaikan masalah ini, tegas dia, Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk melakukan bimbingan teknis (bimtek) pada setiap panitia yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ada berbagai perbedaan penafsiran atas pedoman petunjuk dan prosedur di KPPS. Maka kami sepakat untuk melakukan bimtek terpadu seluruh wilayah. Bahkan kalau perlu harus menjangkau seluruh petugas KPPS sampai paham," tutupnya.

(mdk/msh)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas

Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas

Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara

Anies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara

Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?

Baca Selengkapnya
Terungkap Suara PSI di Kota Cilegon Menggelembung, Data Sirekap Beda dengan Formulir C

Terungkap Suara PSI di Kota Cilegon Menggelembung, Data Sirekap Beda dengan Formulir C

Data perolehan suara PSI di Sirekap menggelembung banyak.

Baca Selengkapnya
Cerita di Balik Nyasarnya 1.000 Lembar Surat Suara DPD RI Bengkulu ke Sumsel, Salah Siapa?

Cerita di Balik Nyasarnya 1.000 Lembar Surat Suara DPD RI Bengkulu ke Sumsel, Salah Siapa?

Dalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.

Baca Selengkapnya
62.217 Pemilih Terdaftar Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

62.217 Pemilih Terdaftar Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.

Baca Selengkapnya
PSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan

PSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan

Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.

Baca Selengkapnya