Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sandiaga haramkan perusahaannya beli saham bir milik Pemprov DKI

Sandiaga haramkan perusahaannya beli saham bir milik Pemprov DKI Sandiaga Uno di kantor bubu.com. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan perusahaan miliknya tidak akan terlibat dalam pembelian perusahaan bir. Larangan ini sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak memasukkan bisnis ke dalam pemerintahannya nanti.

"Saya sudah mengharamkan perusahaan yang terkait dengan saya untuk ikut berpartisipasi," kata Sandiaga Sandiaga di Jakarta, Rabu (3/5).

Sandiaga juga mengatakan tengah mengkaji proses penjualan saham bir dari Pemprov DKI. Sebab, dalam beberapa kesempatan telah dikatakan akan menjual saham milik Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

"Itu yang akan dikaji oleh tim dan setelah diputuskan harus dilakukan lelang terbuka," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu telah berencana untuk lebih meningkatkan perekonomian di Jakarta. Hanya saja masalah saham di perusahaan bir tidak masuk dalam rencananya.

"Saya punya komitmen waktu itu pengelolaan portofolio kami adalah kepada visi-misi menghadirkan kesejahteraan dan lapangan kerja. Dan kepemilikan saham di perusahaan bir tersebut merupakan investasi yang tidak sesuai dengan portofolio kami," terangnya.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Janjikan Dana Abadi Pesantren, TKN Prabowo-Gibran Tak Ingin Santri Cuma Dijadikan Alat Kampanye
Janjikan Dana Abadi Pesantren, TKN Prabowo-Gibran Tak Ingin Santri Cuma Dijadikan Alat Kampanye

ebijakan dana abadi pesantren dimaksudkan agar para santri bisa terus berkembang dan terlibat dalam pembangunan industri ke depan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sudirman Said Yakin Empat Menteri Jokowi Penuhi Undangan MK soal Sengketa Pilpres
Sudirman Said Yakin Empat Menteri Jokowi Penuhi Undangan MK soal Sengketa Pilpres

Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.

Baca Selengkapnya
Punya Kantor Mewah di Surabaya, Santri Pengusaha Tambang yang Tak Pernah Tampil Perlente Ini Dikenal Dermawan
Punya Kantor Mewah di Surabaya, Santri Pengusaha Tambang yang Tak Pernah Tampil Perlente Ini Dikenal Dermawan

Setiap Jumat, ia bersedekah di Surabaya, Gresik, dan Situbondo

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Silaturahmi ke Kader, Mardiono: Upaya Percepatan Perekonomian Rakyat
Silaturahmi ke Kader, Mardiono: Upaya Percepatan Perekonomian Rakyat

Mardiono mengaku akan memperjuangkan banyak hal di Bangka Belitung khususnya terkait pelabuhan.

Baca Selengkapnya
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya