DPRD DKI Ungkap Komisaris 'Rasa' Dirut di Jakpro Bikin Proyek ITF Kembali Mangkrak

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S. Andyka mengungkapkan, ada sosok Komisaris yang berperan sebagai Direktur Utama (Dirut) di PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Andyka menilai, hal ini mengakibatkan proyek pengelolaan sampah ITF Sunter kembali mangkrak.

"ITF Sunter ini sudah harus berjalan secara maksimal. Tetapi ternyata dilakukan pengulangan-pengulangan (tender) kembali dan saat ini belum ada kejelasan. Kenapa? Karena adanya intervensi yang berlebihan dari Komisaris," kata Andyka kepada merdeka.com, di Ruang Komisi C DPRD DKI Jakarta, Senin (3/4).

Andyka menambahkan, ia mendapatkan kabar bahwa pembangunan ITF Sunter akan dialihkan ke Jakarta Barat. Padahal, pembangunan ITF yang disetujui DPRD dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Jakarta Barat ini bukan tempatnya yang disepakati di rapat kerja. Bukan di Jakarta Barat tapi ITF Sunter. Kenapa ITF Sunter mesti dialihkan ke Jakarta Barat?" ujar Politikus Gerindra ini.

ITF Jakarta Barat, menurut Andyka, belum siap untuk menjadi lokasi pengolahan sampah. Pasalnya, masih ada persoalan terkait kepemilikan lahan tanah. Sedangkan, lahan yang digunakan untuk ITF Sunter adalah tanah Pemprov DKI.

"Hal lain, untuk Jakarta Barat, komposisi saham yang kita miliki hanya 25 persen. Ini sangat tidak menguntungkan buat kita. Ini beda dengan ITF Sunter yang dengan perjanjian dengan PLN juga sudah berjalan," kata Andyka.

"Yang sudah siap adalah ITF Sunter. Prosesnya sudah berjalan tapi karena ada oknum yang masuk ke persoalan teknis sehingga hal ini terhambat, tiba-tiba muncul kalimat bahwa yang akan dijalankan di Jakarta Barat," sambungnya.

Sebelumnya, Andyka mengatakan, ada Komisaris yang bekerja tumpang tindih dengan Direktur Utama (Dirut). Sosok tersebut berada di dalam PT Jakarta Propertindl (Jakpro).

"Ada BUMD yang seksi. Jakpro ya. Ada komisaris rasa direktur utama, komisaris rasa direktur utama," kata Andyka saat rapat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran 2022 di Ruang Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

Andyka mengungkapkan, komisaris ini kerap mengintervensi kerja Dirut, mengerjakan hal yang bukan tugas dan fungsinya.

"Saya baru dengar juga ada beberapa BUMD yang sangat-sangat luar biasa. Ada komisaris yang mengintervensi masuk ke masalah teknis bukan ranahnya," ujar Andyka.

Lebih lanjut, Andyka menyebut bahwa ia sudah menyampaikan hal ini kepada Sskretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani untuk ditindaklanjuti.

"Saya udah cerita sama Bu Fitria, 'Bu ini kok hebat sekali ada Komisaris serasa Dirut. Hebat sekali ada Komisaris serasa Komisaeris Utama sampai Komisaris Utama harus didemo supaya dapat posisi Komisaris Utama. Apa namanya?" ucap Andyka.

Sayangnya, Andyka tidak menyebut nama Komisaris yang dimaksud. Meskipun demikian, ia meminta Kepala BP BUMD Nasruddin Djoko Surjono untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti permasalahan ini.

"Saya minta BP BUMD, banyak PRnya dalam membenahi masalah ini. Pak tertibkan ini Pak Djoko. Tertibkan, rapikan hal-hal seperti ini supaya tida terjadi over lap. Kalau Bapak tidak tertibkan kami akan berbicara di luar melalui, jalur media," tambah Andyka.