Barisan Pensiunan Jenderal TNI dan Polisi di Kursi BUMD DKI Jakarta

Kursi pimpinan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta berganti. Pergantian terjadi sejak Heru Budi Hartono masuk sebagai Pj Gubernur menggantikan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.

Kini, wajah-wajah baru mengisi jajaran petinggi BUMD. Tercatat, ada empat BUMD yang kini berganti pimpinan. Seperti PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, Perumda Pasar Jaya dan terakhir PT Pembangunan Jaya Ancol.

Kemunculan wajah-wajah baru ini terbilang unik. Karena semua adalah pensiunan TNI dan Polri.

Di PT MRT ada dua purnawirawan jenderal yang menempati posisi strategis. Satu dari TNI dan satu lainnya dari Polri. Mereka dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta pada 25 Oktober 2022.

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad), Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta.

Kemudian, ada mantan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol (Purn) Bambang Kristiyono ditunjuk sebagai Komisaris PT MRT Jakarta.

Di Perumda Pasar Jaya, mantan Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas. Pranoto diangkat sebagai Dewan Pengawas pada tanggal 26 Januari 2023.

Kemudian, ada nama mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) yang juga mantan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius. Dia ditunjuk sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 1 Februari 2023.

Satu lagi nama pensiunan Polri yang menjabat Komisaris BUMD Jakarta adalah Irjen Pol (Purnawirawan) Luky Arliansyah. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Januari 2023, menunjuk Luky sebagai Plt PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Di kepolisian, Luky sebelumnya menjabat sebagai Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk II Baintelkam Polri.

Penjelasan DKI

Pemprov DKI Jakarta meminta penunjukan sejumlah pensiunan jenderal tak menjadi polemik. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, menjelaskan pergantian pimpinan komisaris juga hal yang biasa.

Dia pastikan, pencopotan dan pengangkatan pimpinan sebagai upaya penyegaran perusahaan. Selain itu, katanya, para komisaris terpilih ini memang berkompeten dalam melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada jajaran direksi.

"Hal pertama itu pasti penyegaran pengurus gitu ya. Jadi kenapa ada beberapa di sana, ya memang tujuan komisaris atau dewan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat," kata Fitria.

Sebelumnya, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Ismail, menanggapi perombakan direksi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Menurutnya, evaluasi jajaran direksi itu wajar dilakukan. Termasuk bila sampai ada pergantian pemimpin.

Ismail mengungkapkan bahwa hal itu menjadi hak prerogatif Pj Gubernur. Kebijakan itu, kata dia, dipastikan objektif dan berbasis pada kinerja yang bersangkutan.

"Nah entah BUMD mana lagi, saya pikir itu jadi prerogatifnya Pj Gubernur dan harusnya itu memang objektif ya, berbasis pada kinerja, baik kinerja yang kemarin sudah dilakukan maupun proyeksi yang sedang mereka siapkan," kata Ismail kepada wartawan, dikutip Rabu (30/11).