Ngotot tolak Ahok jadi gubernur, Taufik & KMP DKI surati Jokowi

Ada tiga poin yang mereka permasalahkan, utamanya meminta Jokowi menunda pelantikan Ahok.

Muhammad Sholeh
Oleh Muhammad Sholeh - Reporter
Ngotot tolak Ahok jadi gubernur, Taufik & KMP DKI surati Jokowi
KMP DKI. ©2014 Merdeka.com/Fikri Faqih

Fraksi DPRD DKI yang partainya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tiba-tiba saja menggelar rapat, sore ini. Mereka ingin menyikapi rencana pelantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta pada Rabu (19/11) besok."Kami sudah mendiskusikan, hasil rapat temen-temen dari KMP DKI untuk menanggapi soal hal-hal yang berhubungan dengan Ahok, kaitan Ahok dalam pengisian jabatan gubernur," kata Ketua KMP DKI Jakarta, M Taufik, di Gedung DPRD, Selasa (18/11).M Taufik menyampaikan hal itu didampingi Triwisaksana (PKS), Lulung Lunggana (PPP versi SDA), dan Ferrial Sofyan (Demokrat).Menurut Sani, sapaan akrab Triwisaksana, KMP akan mengambil tiga langkah politik strategis menanggapi pelantikan Ahok. Pertama, pihaknya akan mendaftarkan ke PTUN terkait dengan surat ketua DPRD ke presiden berkaitan usulan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta."Karena kemarin rapat, kita anggap cacat prosedural dan komitmen," tegas Sani.Langkah kedua, jelas dia, DPRD secara resmi akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk memohon penangguhan pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sampai rekomendasi atau fatwa hukum dari Mahkamah Agung (MA) keluar."Ketiga, kita akan sesegera mungkin konsultasi ke MA agar dapat kejelasan hukum, ini diambil agar legitimasi dari pelantikan gubernur jadi lebih kuat lagi, apa dasar pendapat hukum dari MA," jelas Sani."Kita juga akan konsultasi ke DPRD agar persoalan ini melibatkan DPR. Itu tiga langkah politik DPRD, semua koridor dan tata tertib," tandasnya.

Rekomendasi