Lurah Warakas ngotot tak miliki unit di Rusun Marunda

Mulyadi, lurah Warakas, Jakarta Utara, bersikeras tak miliki unit di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dia mengklaim selama ini justru membantu dan memfasilitasi warga yang tinggal kolong tol Warakas untuk mendapatkan tempat tinggal."Ah enggak ada. Itu hanya provokator aja," kata Mulyadi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (3/5).Dia menceritakan kronologi ribut-ribut soal rusun itu. "Jadi memang dulu, tahun 2005 ada pengosongan kolong tol, kita bongkar. Bagi yang tinggal di samping kolong sisi tol, ada uang kerohiman Rp 1 juta. Kalau enggak ambil uang itu, harus ambil rusun di Marunda bagi warga masyarakat," jelasnya.Mulyadi menambahkan, saat itu ada warga yang memilih tak mengambil uang kerohiman itu. Ada beberapa yang memilih menempati unit di Rusun Marunda."Rumah di Marunda itu pengajuan untuk tidak ambil uang kerohiman. Jadi kalau toh misalnya, itu pindahan kolong tol Warakas, dari pada ambil uang kerohiman, mending ambil rumah susun," bebernya.Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo mengatakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat modus alih sewa unit rusun akan dikenai sanksi tegas. Dan Mulyadi disebut-sebut melakukan transaksi tunai untuk menutupi aksinya tersebut.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menegaskan kepemilikan rusun yang dimiliki Mulyadi telah menyalahi aturan. Sebab, rusun itu telah disewakan kepada orang lain bukan ditempati sendiri."Kami enggak peduli siapapun yang punya rusun, kalau dia sewain orang kita sita, kita langsung putihkan kasih yang nyewa," ujar Ahok.