Pasca banjir, Jokowi dan DPR bahas kelanjutan proyek JEDI

Komisi V DPR memanggil gubernur di beberapa daerah untuk membahas serius kelanjutan penanganan banjir melalui normalisasi dan pengerukan 13 sungai di Jakarta proyek Jakarta Emergency Dreging Initiative (JEDI). Mereka yang diundang antara lain, Gubernur DKI Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sedangkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, absen dan diwakili Sekda. Tampak hadir pula kepala Basarnas dan kepala BNPB."Tindak lanjut dan pemanfaatannya kami jelaskan ke pemerintah. Kita tidak menutup mata telah dilakukan ke Pemerintah Pusat DKI dan di aera penyangga lainnya," kata Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat membuka RDP di ruangan komisi V DPR, Jakarta, Kamis (31/1).Namun hasilnya belum optimal, sehingga diperlukan sinkronisasi yang terpadu. "Tidak dijadikan upaya yang sia-sia," katanya.Proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam 7 paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya lewat bantuan dana Bank Dunia. Pengajuan pinjaman ke Bank Dunia sebenarnya sudah sejak tahun 2008 namun karena banyak birokrasinya, realisasinya baru tahun 2012 lalu.Total biaya proyek JEDI mencapai 176,1 juta dolar AS, sebagian besarnya berasal dari pinjaman Bank Dunia. Tanggung jawab terbesar dipikul Pemprov DKI, yang mengerjakan tiga paket dengan nilai 100,5 juta dolar AS. Kemudian BBWSCC dua paket dengan nilai 53,2 juta dolar AS dan Cipta Karya dua paket dengan nilai 22,4 juta dolar AS. Dengan demikian, dalam proyek JEDI ini, tanggung jawab DKI mencapai 56 persen, sedangkan untuk Kanal Banjir Timur (KBT) DKI bertanggung jawab sebesar 52 persen.