PT JM bantah belum serahkan dokumen ke Pemprov DKI Jakarta

Merdeka.com - Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda mengaku perencanaan bisnis monorail bukan menjadi hambatan. Karena ia mengaku pihaknya telah menyelesaikan semua dokumen perencanaan bisnis yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Yang menghambat saya tidak tahu. PT JM sudah serahkan, selesaikan dan semuanya sudah. Kalau ada yang kurang kita lengkapi," jelasnya ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (29/4).

Pemprov DKI meminta sejumlah dokumen pendukung terkait proyek monorail, PT JM telah mencoba melengkapi seluruh 'pekerjaan rumah' dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut John, karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak masuk tim khusus yang ditunjuk Jokowi untuk mengurus monorail, maka penyerahan dokumen tidak ditembuskan kepada Ahok.

Dokumen untuk pembangunan monorail langsung masuk ke tim khusus yang terdiri dari Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani, pelaksana tugas Sekda DKI Wiryatmoko, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Endang Wijayanti.

"Mereka internal tim khusus yang nanti laporkan ke pak gubernur atau wagub. Pak wagub nggak kita beri tembusan karena nggak masuk," kata John.

Sebelumnya, pengerjaan proyek monorel dinilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertambah rumit berdasarkan semakin banyaknya permintaan dari PT Jakarta Monorail (PT JM) selaku pengembang sekaligus investor monorail.

"Soal monorail, mesti kita kaji lebih dalam lagi. Itu sangat bergeser-geser. Jakarta monorail itu pembicaraannya berubah terus," ujar Ahok.

Pasalnya, ketika pembahasan mengenai perencanaan bisnis  monorail yang baru, PT JM mencantumkan jumlah estimasi penumpang yang melebihi kapasitas monorail. Setelah diturunkan jumlahnya, pihak JM lalu meminta pembangunan properti di stasiun-stasiun monorel. Permintaan itu pun kemudian dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta.