PKS persilakan kadernya ikut demo tapi jangan gunakan atribut partai
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal dapat memahami jika ada anggota PKS yang turut berpartisipasi dalam aksi 4 November 2016 besok. PKS meyakini bahwa menyuarakan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin penuh oleh konstitusi.
Namun demikian, tegas dia, PKS melarang dengan tegas penggunaan atribut partai dalam aksi tersebut.
"Silakan saja ikut aksi, tapi jangan menggunakan atribut partai. Lebih baik menggunakan atribut yang menjunjung tinggi simbol kebangsaan dan keumatan, seperti bendera merah putih," kata Mustafa Kamal dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (3/11).
Kamal meyakini bahwa keluarga besar PKS yang turut serta dalam aksi tersebut menyadari bahwa mereka melakukannya bukan atas nama partai, sehingga tidak perlu menggunakan atribut partai.
"Jika masih ada yang menggunakan atribut partai, maka perbuatan tersebut di luar tanggungjawab partai secara institusi," sebut Mustafa.
Kamal menambahkan, PKS secara institusional memilih memperjuangkan aspirasi umat Islam lewat parlemen. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kadernya yang menyuarakan aspirasi umat Islam pada sidang paripurna DPR RI pada 20 Oktober 2016 yang lalu.
PKS juga berkomitmen akan terus mengawasi dan mengawal dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan memaksimalkan perannya di parlemen.
"PKS menginstruksikan kepada para anggotanya yang ada di DPR RI, khususnya komisi-komisi di DPR RI yang bertanggungjawab menangani masalah pertahanan, keamanan, hukum serta sosial-keagamaan, untuk terus mengawasi dan mengawal proses penegakan hukum kasus ini agar hukum sungguh-sungguh berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat," tutupnya.
Seperti diketahui, ribuan massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam akan melakukan aksi demo secara besar-besaran pada Jumat (4/11) besok. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diadili lantaran diduga telah melakukan penistaan agama.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaKPU Rilis 11 Nama Panelis Debat Cawapres, Ini Daftarnya
11 orang yang akan bertugas sebagai panelis untuk menggodok daftar pertanyaan debat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaTak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaPPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnya