Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) terus merazia tempat hiburan malam di wilayahnya. Apalagi dia meyakini bahwa lembaga pemberantasan narkoba itu mengetahui di mana saja lokasi tempat pesta narkoba.

"Justru saya minta BNN, tolong razia terus. Kan kita tahu. Sebenarnya orang BNN tahu kok di mana ada yang pakai, enggak pakai kok sebetulnya. Dia udah punya peta, saya justru nunggu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10).

Ahok menegaskan, jika BNN berhasil membuktikan adanya praktik jual beli dan penggunaan narkoba di tempat hiburan malam Jakarta, pihaknya segera memberi tindakan. Bahkan dia tidak mempedulikan jika ternyata pihak pemilik tempat hiburan berselisih paham dengannya.

"Enggak ada (pertimbangan pemilik). Stadium saja yang paling hebat saja kita tutup. Enggak usah bilang pemilik deh, Anda temukan dua kali kami tutup kok. Sekarang mana? Tapi kalau urine enggak fair. Nanti lebih konyol lagi kalau periksa rambut," ujarnya.

Di samping itu, Ahok juga berencana menggelar pemeriksaan pada setiap aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta. Pemeriksaan ini untuk membuktikan apakah jajarannya merupakan pengguna narkoba. Jika terbukti pihaknya segera memecat.

Dia bahkan akan menggunakan tes rambut untuk pembuktian penggunaan barang merusak generasi bangsa itu. Sebab terkadang ada beberapa PNS lolos dari tes urine.

"Kalau rambut enam bulan. Kalau ketangkap periksa rambut, kalau enggak ada anggaran saya pakai operasional, ketemu nih saya pecat. Kalau di DKI Anda main narkoba selesai," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, tidak akan menunggu bukti nyata atas penggunaan narkoba dilakukan ASN. Sebab sekali saja ada bukti menunjukkan positif menggunakan barang haram tersebut maka selesai karirnya.

"Mainnya Bagaimana? Tertangkap? Enggak, aku enggak tangkap kamu PNS. Urine dapet, ada juga yang enggak dapet karena seminggu dia off, tes rambut. Tes rambut dapat, pecat," tegasnya.

Ahok mengklaim telah memecat beberapa PNS karena terbukti positif menggunakan narkoba. Walaupun dia tidak menyebutkan secara spesifik berapa jumlahnya. Bahkan, sudah ada aturan yang dibuatnya agar dapat memberikan kewenangan untuk memecat PNS yang gagal mengikuti tes urine dan rambut.

"Kan sanksi berat. Saya buat aja, kan saya yang mutusin. Saya anggap anda melakukan sanksi berat. Anda memberikan contoh tidak‎ baik. Ada banyak (PNS dipecat), tanda tangan ada banyak," terangnya.