Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Alokasikan Rp5,3 Triliun Untuk Bansos Hingga Desember 2020

Pemprov DKI Alokasikan Rp5,3 Triliun Untuk Bansos Hingga Desember 2020 Warga terdampak Covid-19 terima bantuan sosial. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri menyatakan Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp5,3 triliun untuk bantuan sosial hingga Desember 2020. Alokasi tersebut menyesuaikan Kementerian Sosial yang menyalurkan Bansos dampak Covid-19 hingga akhir tahun.

"Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan Bansos dalam BTT adalah sebesar Rp5,3 triliun," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/6).

Dari jumlah tersebut, anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp1,2 triliun. Sementara sisanya, masih menunggu pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saat ditelisik soal ketersediaan anggaran untuk alokasi tersebut, Edi menjawab, belum bisa dipastikan. Bahkan, dia menambahkan, nilai untuk Bansos masih bisa berubah seiring dengan pendapatan Pemprov DKI.

Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, Edi menjelaskan, alokasi tersebut untuk 3 sektor utama yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut dia menambahkan, untuk pencairan Bansos per bulan nilainya berbeda tergantung keuangan Pemprov.

"Bansos kita di APBD ada Rp4,8 triliun. Untuk KJP, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, KJL, KJMU. Memang sejak Mei sudah dicarikan, Rp748 miliar, sudah penjadwalan di Mei Rp748 miliar, di Juni Rp396 miliar, Juli Rp275 miliar, September Rp689 miliar, Oktober Rp413 miliar, November Rp839 miliar, Desember Rp1,4 triliun. Jadi nanti Rp4,8 triliun itu udah kita bikin proyeksi pembayarannya," jelasnya.

Edi mengungkapkan, nilai Bansos pada bulan Desember lebih besar lantaran diproyeksikan keuangan Jakarta mulai menggeliat pada Juli. Terlebih lagi, dikatakannya, hotel dan beberapa sektor usaha lainnya membayar PBB pada Juni selain itu terdapat piutang dari pemerintah pusat.

"Desember besar ada penyaluran keempat dan piutang kita akan dibayar 50 persen dari pemerintah pusat. DBH baru dibayar dari Rp5,1 triliun dibayar Rp2,6 triliun, Rp2,5 triliunnya katanya dibayar Desember," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
PDIP Endus Rencana Jokowi Lanjutkan Distribusi Bansos Beras hingga Desember Cawe-Cawe untuk Pilkada
PDIP Endus Rencana Jokowi Lanjutkan Distribusi Bansos Beras hingga Desember Cawe-Cawe untuk Pilkada

PDIP meminta indikasi tersebut disoroti penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS

Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024

Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024

Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.

Baca Selengkapnya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.

Baca Selengkapnya
Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat

Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.

Baca Selengkapnya