Pelaksanaan Pemilihan Wagub DKI di Bawah Bayangan Virus Corona
Merdeka.com - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta berbeda pandangan mengenai pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur DKI. Ada yang mengusulkan untuk ditunda atau tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pro kontra ini dampak dari wabah virus Corona atau Covid-19.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani justru tidak cenderung memilih dua opsi tersebut. Apapun keputusan panitia pemilih, PAN tetap mendukung proses pemilihannya.
"Kalau sudah keputusan bersama di DPRD harus ikut, karena keputusan diambil kolektif kolegial. Kita menjunjung azas kebersamaan, jadi kalau memang tugas disepakati bersama kami harus turut aturan," ucap Zita, Rabu (18/3).
Jika pemilihan Wagub tetap berjalan, Zita mengimbau seluruh anggota dewan yang sakit untuk tidak hadir atau beristirahat di rumah. Atau setidaknya Zita mengimbau koleganya di DPRD memeriksakan kesehatan di rumah sakit.
"Kami di PAN bersikap, perihal Pilwagub tetap menyarankan anggota yang sehat bebas Covid-19 untuk masuk yang sakit isolasi diri di rumah atau ke rumah sakit," tukasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal tanpa ada perubahan. Untuk itu, partai berlambang banteng moncong putih itu meminta Pimpinan DPRD mengkaji secara matang terhadap perkembangan Covid-19.
Gembong menuturkan, pengkajian perlu dilakukan untuk menentukan teknis pemilihan terhadap dua Cawagub, yang saat ini masih terjadwal 23 Maret.
"Sesuai jadwal. Untuk itu, fraksi meminta kepada pimpinan dewan untuk melakukan kajian yang matang terhadap pencegahan Covid-19," ujar Gembong.
Gembong menambahkan pemilihan orang nomor 2 di ibu kota ini bukan berarti mengesampingkan keselamatan dan keamanan para anggota dewan. DPRD, imbuh Gembong, tetap memantau kondisi dan perkembangan virus yang merebak pertama kali di Wuhan, China.
"Pokoknya kita sesuai jadwal. Akan tetapi tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi, perkembangan Covid-19," ucapnya.
Usulan PDIP tidak selaras dengan PKS. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Suhaimi mengatakan, setuju dengan usulan untuk menunda pemilihan Wagub. Asalkan alasan penundaan untuk keselamatan seluruh anggota dewan.
"Saya kira pertama keselamatan manusia itu utama. Kemudian dari sisi seruan gubernur dan pemerintah pusat dari ahli kita mengikuti arahan untuk tidak berkumpul dan berjabat tangan," katanya kepada merdeka.com, Selasa (17/3).
Politikus PKS ini menambahkan, masih ada waktu untuk menunda pemilihan calon pengganti Sandiaga Uno. Dia menyarankan, agar menunda pemilihan hingga kondisi penyebaran Virus Corona dapat dikendalikan.
"Tidak mengapa kalau pemilihan Wagub ditunda. Tentu penundaan itu untuk menjaga kesehatan dari Corona," jelasnya.
Usulan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad. Dia mengatakan, keputusan penundaan ini sebenarnya berada di Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Dia menilai, tidak ada alasan mendesak pemilihan Wagub DKI harus diselenggarakan dalam waktu dekat. Mengingat penyebaran Virus Corona di Indonesia mengalami peningkatan.
"Tidak alasan mendesak dan penting untuk melaksanakan pemilihan Wagub di kondisi seperti ini. Kita seharusnya fokus dan mengikuti arahan untuk membatasi aktivitas di luar rumah apalagi kegiatan yang membuat orang berkumpul," ujarnya.
Idris menyarankan, seluruh anggota dewan mengikuti anjuran Presiden Jokowi untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Terlebih, Prasetio menyampaikan ada dua anggota dewan suspect Corona.
"Kita fokus penanganan Covid-19 itu target kinerja utama sekarang," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca Selengkapnya