PDIP Minta PSBB Ketat DKI Diperpanjang 1 Minggu Lagi

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Pemerintah Provinsi DKI memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, penambahan jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 terus meningkat kendati telah diberlakukan PSBB sejak 14 September.

Politikus yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Regional IAPB SEARO WHO itu menilai angka kasus yang dilaporkan setiap hari oleh Dinas Kesehatan merupakan kondisi sebelum PSBB diberlakukan.

"Dalam seminggu ini kasus masih terus naik, tanpa ada tanda-tanda penurunan. Ini artinya penularan adalah tinggi di minggu sebelumnya. Maka sebaiknya PSBB sekarang diperpanjang, setidaknya seminggu," kata Gilbert, Selasa (22/9).

Ia memahami perpanjangan PSBB akan menimbulkan dampak berat bagi Pemprov, yakni dampak kesehatan dan ekonomi. Berkaca pada beberapa negara, kata Gilbert, kebijakan pergerakan aktivitas secara ketat, lockdown, akan menimbulkan beban berat di sektor ekonomi. Sebaliknya, jika sektor ekonomi terus digencarkan sektor kesehatan terancam.

Atas kondisi seperti itu, Gilbert menyebut ada tiga hal yang patut dievaluasi oleh Pemprov DKI; pengawasan, komunikasi seluruh pihak terkait, dan mengoptimalkan pelacakan.

"Pengawasan harus diperkuat, dan pelibatan TNI-Polri juga dipertahankan, selain RT dan RW, agar ada data untuk intervensi," kata dia.

"Dicari tingkat kepatuhan orang mengikuti protocol dengan survei , metode langsung (ditanya langsung, tertutup) dan tidak langsung (diamati dan dicatat berapa yang patuh). Ini bisa dilakukan di tempat yang diperkirakan pelanggaran tinggi seperti pasar, angkutan umum, kantor, dan pemukiman padat. Data ini digunakan untuk membuat kebijakan dan evaluasi, apakah tingkat kepatuhan sudah tercapai atau belum."

Di samping itu, Gilbert juga meminta agar Pemprov memperbaiki komunikasinya dengan pemerintah pusat. Menurutnya, di kondisi pandemi saat ini, seharusnya Pemprov dan Pemerintah Pusat saling bersinergi ketimbang berkompetisi.

"Lebih baik fokus mengatasi wabah daripada kompetisi dengan pusat," tuturnya.

Terakhir, ia meminta Pemprov terus mengoptimalkan pelacakan kontak untuk memetakan penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Ia mengkritik klaim Gubernur DKI Anies Baswedan pelacakan kontak yang dilakukan Pemprov melebihi dari standar WHO.

"Menelusuri orang-orang terdekat, tracing 1:10 secara akal sehat sudah jauh lebih baik. Selama ini Gubernur terkesan selalu terlalu percaya diri mengatakan bahwa tes sudah dilakukan 5 × standar WHO. Ini harus dikoreksi, bahwa yang perlu dites adalah mereka yang bergejala dan yang terpapar/kontak. Melakukan tes secara sporadic adalah sia-sia, dan gampang menemukan orang yang mau dites agar melebihi standar WHO," tandasnya.

PSBB Ketat

Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada 14 September akan berlangsung selama dua pekan. Namun masa ini dapat diperpanjang hingga 11 Oktober, tergantung kondisi penularan Covid-19.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB. Dalam diktum pertama, disebutkan bahwa PSBB berlangsung sejak 14-24 September.

Kemudian, di diktum kedua, Anies memutuskan untuk perpanjang masa akhir PSBB menjadi 11 Oktober.

"Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat provinsi, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat diperpanjang selama 14 hari sampai dengan tanggal 11 Oktober," bunyi diktum kedua yang dikutip pada Senin (14/9).

Anies mengatakan, diterbitkan Kepgub Nomor 959, maka Kepgub sebelumnya dengan Nomor 879 tentang PSBB transisi dianulir.

"Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 879 tahun 2020 tentang perpanjangan PSBB pada masa transisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."