Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri sebut rapat Paripurna Anies-Sandi perlu digelar

Mendagri sebut rapat Paripurna Anies-Sandi perlu digelar Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan mesti digelar rapat paripurna DPRD Jakarta. Tjahjo sudah membuat surat yang ditujukan kepada DPRD Jakarta dan juga Sekda terkait dengan rapat paripurna.

"Saya juga mengingatkan dan membuat surat kepada DPRD, kepada Sekda untuk diadakan sidang paripurna," ungkap Tjahjo usai menghadiri apel peringatan Hari Santri di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).

Tjahjo menuturkan digelarnya rapat paripurna tersebut bertujuan untuk mengetahui prioritas jangka pendek agar masuk ke dalam program Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). Selain itu, kata Tjahjo, untuk mendengarkan janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Makanya perlunya paripurna untuk mendengarkan apa yang menjadi prioritas janji politik pak Anies dan Sandiaga Uno bagaimana respon DPRD. Karena DPRD merupakan bagian dari rakyat yang harus terbuka," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memastikan sidang paripurna istimewa tidak perlu digelar. Sebab, tidak ada aturan yang mengharuskan digelar paripurna pasca pelantikan gubernur baru.

"Tidak ada, memang tidak diatur, kalau di aturannya ada, saya mau, kan kemarin sudah bicara kepada warga di Balai Kota. Saya saran kepada Pak Anies dan Pak Sandi, ya kerja sekarang," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Padahal, menurut Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, mereka tidak bisa menjalankan program kebijakannya sebelum paripurna itu dilangsungkan. Sehingga, malah menghambat kerja gubernur.

Namun berbeda hal nya dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang menegaskan bahwa sidang paripurna istimewa sangat penting karena ini sebagai wadah Anies-Sandiaga untuk menyampaikan visi dan misi di hadapan seluruh anggota legislatif.

"Justru kalau tidak dilakukan sidang paripurna akan mendapat sorotan negatif dari publik, seolah-olah tidak mau mengakui," katanya di DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10). (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP