Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Mengundurkan Diri

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Mengundurkan Diri Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - DPW PKS Jakarta tengah memproses pengunduran diri Abdul Aziz sebagai Ketua DPRD Komisi B yang membidangi perekonomian. Pengajuan untuk mundur dari Ketua Komisi B disampaikan sejak September 2021 silam, namun tak kunjung diproses partai.

Ketua DPW PKS DKI, Khoirudin menyampaikan Aziz mengundurkan diri dari DPRD karena alasan pendidikan. Meski di satu sisi, dia mengaku, keputusan Aziz mundur dari jabatannya sangat disayangkan karena dianggap memiliki kinerja baik.

"Dia sedang kuliah S2 di UI, dan tugasnya sangat banyak gitu, keteteran beliau," kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Kamis (23/12).

"Performance dia memang slow down, santun dari awal sampai akhir ini," sambungnya.

Khoirudin menuturkan, pada September pengajuan untuk mundur disampaikan Aziz masih sebatas lisan. Selang beberapa hari, DPW kemudian baru menerima permohonan pengunduran diri secara tertulis dari Aziz.

Dia juga memastikan pengunduran diri Aziz tidak berkaitan dengan proses di Badan Kehormatan (BK). Sebagaimana diketahui, Aziz dilaporkan ke BK karena dianggap memberikan rekomendasi berupa reorganisasi manajemen PT Transjakarta, tanpa sepengetahuan anggota komisi.

Rekomendasi tersebut merupakan satu dari tiga rekomendasi yang dilayangkan Komisi B atas rentetan kecelakaan bus transjakarta.

"Sikap dia (Abdul Aziz) di komisi B tidak ada kaitannya dengan dia akan mengundurkan diri dan apa yang terjadi disana akan diproses di BK. Nanti disana akan dibuktikan kebenarannya," pungkasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Abdul Aziz membenarkan telah melayangkan mundur sebagai Ketua Komisi B.

"Benar, saya ingin fokus S2 dulu," ujar singkat Aziz.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta 2024, Khoirudin PKS: Saya Kawal di Dewan Saja
Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta 2024, Khoirudin PKS: Saya Kawal di Dewan Saja

Khoirudin bilang ia bakal fokus di DPRD DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan

Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget

Baca Selengkapnya
Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?
Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?

Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya