Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Mengundurkan Diri
Merdeka.com - DPW PKS Jakarta tengah memproses pengunduran diri Abdul Aziz sebagai Ketua DPRD Komisi B yang membidangi perekonomian. Pengajuan untuk mundur dari Ketua Komisi B disampaikan sejak September 2021 silam, namun tak kunjung diproses partai.
Ketua DPW PKS DKI, Khoirudin menyampaikan Aziz mengundurkan diri dari DPRD karena alasan pendidikan. Meski di satu sisi, dia mengaku, keputusan Aziz mundur dari jabatannya sangat disayangkan karena dianggap memiliki kinerja baik.
"Dia sedang kuliah S2 di UI, dan tugasnya sangat banyak gitu, keteteran beliau," kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Kamis (23/12).
"Performance dia memang slow down, santun dari awal sampai akhir ini," sambungnya.
Khoirudin menuturkan, pada September pengajuan untuk mundur disampaikan Aziz masih sebatas lisan. Selang beberapa hari, DPW kemudian baru menerima permohonan pengunduran diri secara tertulis dari Aziz.
Dia juga memastikan pengunduran diri Aziz tidak berkaitan dengan proses di Badan Kehormatan (BK). Sebagaimana diketahui, Aziz dilaporkan ke BK karena dianggap memberikan rekomendasi berupa reorganisasi manajemen PT Transjakarta, tanpa sepengetahuan anggota komisi.
Rekomendasi tersebut merupakan satu dari tiga rekomendasi yang dilayangkan Komisi B atas rentetan kecelakaan bus transjakarta.
"Sikap dia (Abdul Aziz) di komisi B tidak ada kaitannya dengan dia akan mengundurkan diri dan apa yang terjadi disana akan diproses di BK. Nanti disana akan dibuktikan kebenarannya," pungkasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Abdul Aziz membenarkan telah melayangkan mundur sebagai Ketua Komisi B.
"Benar, saya ingin fokus S2 dulu," ujar singkat Aziz.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaKhoirudin bilang ia bakal fokus di DPRD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaUsai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaSaat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca SelengkapnyaMana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca SelengkapnyaUU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaPengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnya