Dia berujar, jika anggota fraksi di DPRD menyatakan sikap tidak setuju adanya interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebaiknya disampaikan dalam rapat paripurna.

"Kalau teman-teman tidak sepakat, tidak setuju, silahkan, tapi sampaikan di ruang paripurna," tandasnya.

Rencana interpelasi kembali bergulir seiring hasil putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Prasetio Edi Marsudi sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Hasil keputusan tersebut telah dikirim oleh BK kepada Prasetio.

"Menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian bunyi surat keputusan yang dikutip pada Selasa (5/4).

Ketua BK Achmad Nawawi telah mengonfirmasi hasil dari surat tersebut.

"Ya, hasilnya sudah saya serahkan kepada Ketua DPRD 4 hari yang lalu," kata Nawawi kepada merdeka.com.

Atas keputusan tersebut BK menyatakan proses penyelidikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik terhadap Prasetio atas pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula-E, selesai.

BK juga mnyampaikan rekomendasi kepada pimpinan dewan yaitu;

Meminta kepada pimpinan DPRD senantiasa memperkuat prinsip kolektif kolegial yang disebutkan dalam tata tertib DPRD Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 poin 20 dan 21 serta pasal 85

Meminta Pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi dan menghormati kode etik DPRD Pasal 12 tentang Hubungan antar Anggota DPRD yaitu memelihara, dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama anggota DPRD, saling mempercayai menghormati menghargai membantu dan membangun saling pengertian antar sesama anggota DPRD menjaga keharmonisan hubungan antar sesama anggota DPRD

Meminta kepada pimpinan DPRD untuk melaksanakan revisi terhadap tata tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 karena ditemukan beberapa aturan yang saling bertentangan serta tidak sesuai dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018

Meminta kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk memahami tata tertib DPRD sekaligus meminta Sekretariat Dewan untuk membagikan buku tata tertib

Meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tidak secara mudah dalam membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD.

Diketahui, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta dan empat Wakil Ketua DPRD DKI melaporkan Prasetio Edi Marsudi ke BK DPRD. Pelaporan ini terkait persoalan rapat paripurna interpelasi Formula E.

"Yang dilaporkan Ketua. Ketua DPRD. Bukti pendukungnya surat undangan itu (surat bamus), yang dibikin setelah surat undangan bamus yang agendanya hanya tujuh. Kemudian surat undangan Selasa ini yang tanpa paraf juga," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di ruangan BK.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan pelaporan terhadap Prasetio terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar sehingga secara ketentuan, maka BK lah tempat kita untuk menyampaikan," kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Sementara itu, dua inisiator interpelasi Formula E sebanyak 30 orang dari Fraksi PDIP dan PSI.

Baca juga:
Ketua DPRD DKI Agendakan Rapat Bamus terkait Interpelasi Formula E
Pengaspalan Lintasan Formula E Rampung, Lanjut Pasang Tribun
Soal Interpelasi Formula E, PDIP Minta Fraksi Tak Sepakat Sampaikan di Paripurna
Taufik Yakin Tujuh Fraksi DPRD DKI Tetap Menolak Interpelasi Formula E
Wagub DKI Persilakan Jika DPRD Ingin Lanjutkan Interpelasi Formula E
Wagub DKI sebut FEO Nilai Pengerjaan Sirkuit Formula E Termasuk Cepat dan Hasil baik