Jakarta diintai banjir rob dan luapan 13 sungai

Merdeka.com - Pakar Perkotaan dan Lingkungan Universitas Indonesia, Rudy Tambunan menilai DKI Jakarta tengah diintai bencana besar, yaitu banjir rob dari genangan dan luapan 13 sungai yang melewatinya. Rudy meminta pemerintah segera membangun tanggul Tahap A untuk menyelesaikan kedua persoalan itu.

Rudy mengatakan tata letak kota Jakarta dibatasi Sungai Cisadane di barat dan Sungai Citarum di timur. Adapun di bagian selatan merupakan hulu Sungai Ciliwung dan utara hulu 12 sungai lain.

Teluk Jakarta lebih banyak terbentuk karena endapan (sedimen) dari Cisadane dan Citarum dibandingkan aliran 13 sungai kecil.

"Batas garis pantai semakin menjorok ke daratan akibat perubahan arus musiman yang mengikis pantai yang belum bertanggul. Belum merupakan akibat kenaikan permukaan air laut," kata Rudy saat dihubungi wartawan, Kamis (23/3).

Di saat yang sama, lanjut Rudy, daratan Jakarta turun akibat pemampatan lapisan geologis yang lebih muda dan penggunaan air tanah secara berlebihan. Dengan begitu, air permukaan tidak bisa masuk ke laut. Muka tanah yang rendah inilah yang berpotensi menjadi tempat genangan air (rob).

Menurut Rudy, pembangunan Tanggul Fase A merupakan rekomendasi studi Jakarta Coastal Defence Strategy tahun 2012 untuk mengatasi banjir besar pada 2050 bersamaan pasang air laut sebagaimana terjadi pada 2002, 1996, dan 1976.

"Tanggul pantai perlu karena pembangunan tanggul antar polder di pantai belum terpadu, terutama di 10 muara sungai," kata dia.

Pembangunan tanggul merupakan program yang digagas pemerintah dan biaya pembangunannya diatasi bersama pemerintah dan pengembang 17 pulau reklamasi. "Jadi yang membangun tanggul bukan pengembang," ungkap Rudy.

Sementara itu, Emmy Hafild, aktivis lingkungan menyatakan Jakarta akan tenggelam jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah terpadu. Pembangunan tanggul raksasa yang dibarengi dengan pengaturan pemakaian air tanah di daratan akan menyelesaikan banjir rob dari laut.

Adapun reklamasi 17 pulau yang digagas pemerintah merupakan salah satu cara untuk membiayai pembangunan tanggul. "Pembangunan tanggul membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin dibebankan kepada anggaran negara," kata dia.