Ini penjelasan Djarot soal murahnya NJOP pulau reklamasi

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mempermasalahkan rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi Pulau C dan Pulau D. Karena Pemprov DKI Jakarta menetapkan harga tanah permeter di pulau buatan tersebut Rp 3,1 juta.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, kecilnya NJOP ini karena lahan reklamasi di Pulau C dan Pulau D masih kosong dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dia khawatir jika masih kosong tapi sudah dikenakan pajak yang tinggi, tidak ada investor yang tertarik berinvestasi.

"Oleh sebab itu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk sekarang akan berbeda otomatis ketika itu sudah dimanfaatkan dalam bentuk misalnya rumah cottage, itungannya beda PBB beda kita sesuaikan dengan sebelahnya betapa," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/9).

Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, jika NJOP langsung tinggi ditakutkan investor tidak kuat membayar, karena masih banyak tanggungan dimana investor harus membayar 15 persen kontribusi kepada Pemprov DKI.

"Katakanlah Rp 10 juta berapa dia harus bayar, siapa yg mau beli, belum lagi mereka punya kewajiban macam-macam. Satu tadi kasih lima lahan matang PAD Pemprov, sediakan 20 persen untuk ruang terbuka hijau (RTH), tiga berikan alokasikan 5 persen untuk ruang terbuka biru (RTB). Kemudian 20 persen untuk fasos fasum. Banyak banget, belum lagi kewajiban tambahan 5 persen," jelasnya.

Kemudian terkait kelanjutan pembangunan Pulau C dan Pulau D masih menunggu dua raperda tentang reklamasi dibahas dan dirampungkan oleh DPRD DKI.

"Kontribusi tambahnya 15 persen sudah finalisasi masuk dalam satu ayat raperda. Tidak boleh nawar menawar jadi perppu," ujarnya.

Selain itu, Djarot memastikan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan tetap direalisasikan. Karena, dia berpikir 20 atau 30 tahun ke depan keberadaan tanggul laut itu mutlak. Mengingat penurunan permukaan di Jakarta harus dibangun.

"Kita kan sukanya berdebat satu sama lain tapi tidak mengantisipasi kepentingan jangka panjang," tutupnya.