Merdeka.com - Wacana lama tentang penerapan jalan berbayar di Jakarta kembali bergulir. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), dijelaskan kebijakan ini merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan dan waktu tertentu. Merujuk draf tersebut, ERP bakal dilaksanakan di 25 ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria.

Negara maju seperti Singapura sudah menerapkan aturan ini. ERP dinilai sebagai salah satu bentuk dari push strategy mengatasi kemacetan. Push strategy merupakan strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dibandingkan dengan aturan ganjil genap, ERP dianggap lebih efektif mengurangi kemacetan.

Pada draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas hingga mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta.

"Perlu diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, serta kualitas lingkungan," demikian bunyi draf tersebut, dikutip Selasa (10/1).

Mengacu pada draf Raperda itu, dijelaskan bahwa PPLE merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada jaringan atau ruas jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu.

Ada empat kriteria kawasan yang dapat diterapkan ERP. Antara lain, memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak/sibuk.

"Kemudian pada kawasan yang memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur," demikian bunyi draf tersebut.

Ketiga, pada kawasan yang hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam puncak.

Terakhir, tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, penerapan aturan jalan berbayar elektronik atau ERP masih dalam proses di DPRD. Menurut Heru, masih ada tujuh tahapan yang akan dibahas secepatnya. Namun, dia tidak merinci tujuh tahapan yang dimaksud.

Nantinya, aturan tersebut bisa didetilkan dan dibahas menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) atau Keputusan Gubernur (Kepgub). Adapun titik yang akan diberlakukan ERP, tidak jauh dari yang sudah ditentukan dalam Raperda.

Baca juga:
Wapres Sebut ERP Penting Diuji Coba Sebelum Diterapkan: Betul Efektif, Apa Tidak
Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Dinilai Hanya Memberatkan Publik & Memindahkan Macet
Maju Mundur Jalan Berbayar di Jakarta
Analisis Kelebihan Jalan Berbayar di Jakarta
Heru Budi: Raperda Jalan Berbayar Masih Dibahas di DPRD DKI
Siap-Siap Lintasi 25 Ruas Jalan di Jakarta Wajib Bayar Rp19.000, Ini Daftarnya