Gerindra minta Kemendagri restui program Anies masuk APBD-P 2017

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD M Taufik meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pembahasan penyusunan RAPBD Perubahan DKI 2017, RAPBD DKI 2018, RKPD 2018 dan RPJMD 2018-2022. Karena pembahasan dilakukan pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Taufik menyoroti dinamika tersebut lantaran nantinya yang akan melakukan eksekusi anggaran tersebut adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno pada pertengahan Oktober nanti.

"Kebetulan Pak Anies dan Pak Sandi yang memang jadi estafet pemerintahan nanti, jadi harus terbuka dan memperlihatkan kesinambungan," katanya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/5).

Dengan melihat fakta tersebut, politisi Gerindra ini menginginkan adanya kesamaan berpikir terkait penggunaan anggaran. Karena dalam penyusunan RAPBD Perubahan DKI 2017 masih mengacu kepada RPJMD kepemimpinan Basuki-Djarot.

Taufik mengharapkan, program Anies-Sandi dapat langsung disinergiskan pada RAPBD Perubahan DKI 2017. Walaupun sebenarnya tahun anggaran tersebut masih merupakan tanggung jawab dari Basuki-Djarot.

"APBD Perubahan 2017 karena pada akhirnya Banggar dan eksekutif bagaimana? Pegangan di atasnya RPJMD atau boleh enggak pakai itu?, tegasnya.

Dia mengatakan, pembahasan RPJMD DKI 2018-2022 dapat dilakukan penundaan dalam pembahasannya. Sebab nantinya, rancangan program tersebut bakal dijalankan oleh pemerintahan Anies-Sandi setelah pelantikan Oktober nanti.

Sehingga, dia mengharapkan, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono dapat memberikan penjelasan untuk pembahasan proyeksi pembangunan tersebut.

"Karena RPJMD itu Perda ya maka saya kira harus sesegera mungkin mudah-mudahan Pak Soni bisa memberikan pencerahan. RPJMD dibuat oleh gubernur terpilih sebagai pedoman untuk bekerja selama satu periode," tutupnya.