DKI tak ajukan lagi anggaran sopir & rehab kolam DPRD ke Kemendagri
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai melakukan evaluasi terhadap draft APBD 2017 DKI Jakarta. Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa anggaran yang dinilai tidak sesuai sehingga dicoret oleh Kemendagri.
Pos anggaran yang dihapus di antaranya anggaran untuk sopir pribadi anggota dewan, rehabilitasi kolam DPRD serta renovasi rumah dinas ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, pihaknya tidak akan menganggarkan kembali anggaran yang sudah dicoret Kemendagri tersebut.
"Kalau Mendagri sebenarnya agak luwes, misalnya kolam ikan itu Rp 500 juta mereka minta turunkan Rp 300 juta itu kita enggak, kalau bisa kita nol kan sekalian, sopir masih boleh untuk tenaga teknis, sudah lah yang enggak masuk RKPD coret, ilang sama sekali," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1).
Sedangkan untuk dana renovasi rumah dinas ketua DPRD yang awalnya dipatok sebesar Rp 1,4 M dinilai terlalu mahal oleh Kemendagri. Sehingga mereka memberikan pilihan untuk menurunkan nilai anggaran tersebut.
"Karena selama ini jujur saja, rumah dinas DPRD itu kan aset pemerintah, kondisi sudah parah, Pak Ketua DPRD memperbaiki sendiri dengan uang sendiri, maka rencananya dicover tapi dikurangin," ujar Sumarsono.
Tapi Sumarsono mengatakan bahwa Prasetio menolak anggaran tersebut.
"Tapi Pak Ketua sudah bilang tidak usah sama sekali, jadi ilang anggarannya," tandasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaRUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaDjarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaPenyerang Pengawal Rumah Dinas Kapolri Sempat ke Kediaman Prabowo Namun Diusir Penjaga
Hengki mengatakan, pelaku sempat menjauh kala ditegur petugas. Tetapi, tiba-tiba, pelaku kembali mendekati petugas dan melakukan penyerangan.
Baca Selengkapnya