Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djarot tak masalah DKI tidak dapat WTP dari BPK

Djarot tak masalah DKI tidak dapat WTP dari BPK Djarot Saiful Hidayat. ©2017 merdeka.com/Syifa Hanifah

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan tidak mempermasalahkan sampai saat ini DKI Jakarta belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemerintah Keuangan. Karena mendapatkan WTP bukanlah tujuan dari Jakarta dalam mengelola keuangan.

"Tujuan kami adalah bagaimana pengelolaan keuangan di DKI itu efisien dan tidak dikorupsi. Kami enggak berorientasi pada penyerapan anggaran sampai 100 persen tidak," kata di Balai Kota, Kamis (14/9).

"Kalau emang anggaran itu tidak tepat dan mengada-mengada mau ngapain yang penting hasilnya nyata," lanjutnya.

Namun, Djarot tetap bermimpi agar Ibu Kota mendapat WTP sesuai dengan fakta tanpa ada rekayasa. "Tentu saja ingin tetapi dengan proses yang baik dan benar bukan kemudian dengan rekayasa laporan fiktif kemudian dengan berbagai macam cara agar dapat WTP gak akan kita lakukan," tegasnya.

Lanjut Djarot, soal Keuangan, Pemprov DKI telah menggunakan media digital menggunakan sistem elektronik. Hal ini memudahkan membuat laporan keuangan, jika terdapat penyimpangan dalam laporan dapat dengan mudah dilacak.

"Ini sangat memudahkan membikin laporan kita bisa kita lacak. Dan yang kedua adalah orientasi pada hasil kinerja bukan sekedar prosedur. Klo hasilnya enggak ada dan enggak bisa dinikmati buat apa," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar

Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT
DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT

DPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Sudah Teken Deklarasi Damai, Tawuran di Bassura Jaktim Kembali Pecah Warga Saling Lempar Batu
Sudah Teken Deklarasi Damai, Tawuran di Bassura Jaktim Kembali Pecah Warga Saling Lempar Batu

Dikutip melalui akun instagram @jktinfo, terekam sejumlah masyarakat yang dari kedua sisi jalan saling menyerang dengan batu dan petasan

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya