Djarot klaim tak ada lagi pungli di DKI Jakarta
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak pernah lagi mendapatkan pengaduan adanya pungutan liar (pungli) dalam administrasi pelayanan publik.
"Apakah masih ada pungli? Alhamdulillah sudah bersih dan mereka (petugas) sudah tidak mau," kata Djarot di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Minggu (12/2).
Mantan Wali Kota Blitar ini mengaku sudah bertanya langsung kepada warga dan bahkan warga tersebut yang ingin suka rela memberi uang sebagai tanda terima kasih namun ditolak oleh petugas.
"Saya bertanya pada warga dan jawabannya jangankan pungli, kita suap kita kasih pun gak mau dia, kami kasih gak diterima," ujar Djarot.
Djarot mengungkapkan kebanggaannya kepada seluruh jajaran pemerintahan di Ibu Kota. Menurutnya, saat ini kinerja semua pihak sudah semakin baik.
"Ini yang saya banggakan. Sekarang udah baik. Saya sampaikan terima kasih untuk lurah, camat, Suku Dinas dan saya betul-betul terenyuh," terang Djarot.
Djarot mengimbau agar warga juga tidak mengiming-imingi petugas dengan uang. "Saya bilang pada warga jangan karena anda juga jangan mmberi contoh ketika urusan selesai sampaikan saja terimakasih dengan senyum manis, jadi jangan coba-coba. Itu artinya revolusi mental sudah berhasil," tandas Djarot.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Cek Lokasi Banjir di Demak, Pastikan Tanggul Jebol Sudah Diperbaiki
Jokowi ingin memastikan tanggul jebol yang menjadi penyebab banjir di Demak sudah diperbaiki dan ditangani dengan baik.
Baca SelengkapnyaJakarta Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Titik-Titik Banjir di Hari Pencoblosan Pemilu
BPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaDjarot Puji Maruarar Sirait Pilih Mundur dari PDIP: Lebih Baik Gentle Seperti Itu Kalau Beda Pilihan
Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya3 Polisi Jakarta Utara Dipecat Tanpa Hormat!
Ketiganya ada yang terjerat narkoba dan bolos dinas
Baca Selengkapnya