Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Upah PJLP Naik Jadi Rp5,9 Juta
Merdeka.com - Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Satriadi Gunawan mengusulkan untuk menaikkan upah Petugas Jasa Perorangan Lainnya (PJLP) sebesar Rp1 juta menjadi Rp5,9 juta. Satriadi mengatakan, dengan beban kerja di Gulkarmat, sebanyak 1.751 PJLP masih diupah sebesar UMP, yaitu Rp4,9 juta.
"Kami sampai sekarang berjuang untuk (menaikkan upah PJLP) karena kan nanti ada peraturan gubernur (Pergub) yang menyangkut standarisasi dari koefisien seluruh PJLP dilihat dari beban kerjanya. Jadi kami selama ini masih UMP," kata Satriadi saat rapat dengan Komisi A DPRD DKI, Senin (30/1).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, pihaknya juga telah mengusulkan hal yang sama. Usulan tersebut telah diurus oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) dan kini sedang diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Kami coba membantu (ke BKD) karena kami juga sedang mengurus itu terkait PJLP," kata Inggard.
Setelah rapat, Satriadi menjelaskan bahwa Pemprov DKI sedang menggodok Pergub yang menghitung koefisien dari beban kerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Salah satunya PJLP Damkar diusulkan untuk kenaikan koefisien untuk penghasilannya karena mereka sudah memiliki sertifikasi keahlian. Kemudian dari segi risiko kerja juga membahayakan," jelas Satriadi kepada wartawan.
Satriadi juga mengatakan, seharusnya upah PJLP bisa bertambah lebih dari Rp1 juta. Namun, upah yang diberikan harus mempertimbangkan kesanggupan APBD yang ada.
"Kita harus menyesuaikan dengan APBD DKI, seperti apa kesanggupannya. Nanti bisa berubah tahun depan kalau mencukupi anggarannya. Makanya nanti kita diskusi sama Biro (Hukum) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Sementara usulannya seperti itu untuk upaya peningkatan kesejahteraan mereka," tambah Satriadi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya