Merdeka.com - Kasus pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway yang karatan membuat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta harus kerja ekstra membaca dokumen. Sebab, mereka khawatir adanya mark up dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Kepala BPKD DKI Jakarta Endang Widjajanti menjadi salah satu yang terkena getah pengadaan bus karatan tersebut. Apalagi, dirinya harus memeriksa dokumen-dokumen keuangan di DKI Jakarta setiap hari.

"Ini akan menjadi bagaimana untuk yang akan datang, ketika mencuat ada mark up seperti ini, itu kan masalah. Semua ada pelajarannya. Kami akan dorong ke e-Catalog semuanya harus setara dengan bus internasional. Kemudian harus melibatkan ahli," kata Endang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/2).

Endang menambahkan, adanya dugaan kecurangan dari pengadaan bus maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Itu harus ada verifikasi dari BPKP sehingga ada kejelasan. Sebetulnya kita berniat sangat baik. Kalau bus-nya bodolan kita tidak akan menerima. Ini tidak tahu dari mananya," tutupnya.

Seperti diketahui, pembelian bus dari China ini mendapat kritik tajam karena banyak kondisinya sudah rusak. Sebab, bus senilai miliaran itu tak bermutu kualitasnya dibanding harga yang dibeli mengingat uang belanja menelan APBD DKI hingga setengah triliun lebih.

Dibandingkan bus yang dibeli Kopaja, bus dari China itu dihargai Rp 650 juta per unit. Sementara Kopaja AC dengan merek Toyota seharga Rp 450 juta.

Sementara, APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72 triliun sudah ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin, Selasa, 18 Oktober 2014.