Merdeka.com - Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terhadap draft APBD 2017 DKI Jakarta. Dari hasil itu, anggaran untuk sopir pribadi anggota DPRD DKI dan rehabilitasi kolam DPRD dihapus. Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menegaskan tidak akan lagi menganggarkan buat sopir anggota dewan.

Sementara itu, untuk anggaran rehabilitasi kolam DPRD akan dilakukan pemangkasan dari semula dianggarkan RP 579 juta menjadi Rp 300 juta. Menurut Sumarsono, pencoretan anggaran buat sopir anggota dewan tidak masalah, lantaran belum ada payung hukum. Sedangkan dana untuk rehabilitasi kolam, angka dinilai terlalu tinggi sehingga dikurangi.

"Pencoretan anggaran oleh Kemendagri dilakukan berarti karena ada sesuatu yang salah dalam APBD tersebut. Kalau koreksi Mendagri tinggal rapim saja. Tip-eks (hapus) saja, bukan dibahas, Kita enggak punya kuasa untuk melawan koreksi Mendagri. Posisi kami, apa yang dikoreksi jadi keputusan," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/12).

Sumarsono menegaskan, pencoretan telah dilakukan Kemendagri adalah bukti bahwa pemerintah memiliki wewenang penuh dalam pengawasan APBD DKI. Sehingga dalam sebuah APBD tidak mungkin akan ada sebuah kecurangan apalagi dana titipan.

"Jadi apa yang dievaluasi Kemendagri jangan ditabrak, kami laksanakan. Untuk biaya sopir karena aturannya tidak ada, ya kita hilangkan. Kami siap menghilangkan sesuai koreksi," terangnya.

Sementara itu, Sumarsono mengaku akan tetap melakukan perbaikan kolam ikan DPRD meski anggarannya dipangkas. Hal itu dilakukan karena melihat kondisinya yang sudah tak layak. Dia menyebut kondisi kolam yang berukuran 8 x 4 meter persegi tersebut mengganggu pemandangan dan sudah tidak sedap dipandang mata.

"Ini bukan kolam renang ya, tapi kolam ikan. Taman kok enggak terawat, bikin sepet mata, silakan diperbaiki tapi ini besar (anggaran sebelum dicoret) jadi minta dikurangi," tandasnya.