Dampak Covid-19, Warga Miskin DKI Bakal Dapat Bantuan Rp1 Juta Per Bulan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan telekonferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membahas penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dari pembahasan tersebut, Anies menyinggung bantuan yang akan diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga berpotensi miskin.
Anies menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Maritim, dan sejumlah pihak terkait sepakat dengan angka yang akan dikucurkan kepada warga berpotensi miskin sebesar Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Bantuan tersebut dibantu juga dengan bantuan sosial yang dikucurkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
"Hasil diskusi dengan Kementerian Sosial bantuan diberikan Rp1 juta per keluarga," kata Anies, Kamis (2/4).
Proyeksi untuk 2 Bulan
Dia menuturkan, bantuan tersebut untuk proyeksi dua bulan yakni April hingga Mei. Sementara untuk data warga yang akan menerima sokongan tersebut, Anies menyebut sebanyak 2,6 juta orang.
Lebih lanjut, Anies menuturkan jika bantuan Bansos yang dikucurkan berkisar Rp800 ribu untuk 2,6 juta orang selama dua bulan, maka jumlah dana yang dikeluarkan DKI Jakarta sekitar Rp 4,5 triliun.
"Untuk jumlahnya sudah ketemu (penentuan nilai bantuan) tinggal datanya saja yang masih proses," lapor Anies kepada Ma'ruf.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaSejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada persoalan ketika pemerintah seperti memfasilitasi program Makan Siang Gratis.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaKemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya