Merdeka.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus tetap tidak setuju dengan program DP 0 rupiah. Menurutnya, implementasi program tersebut sulit lantaran masih perlu dipertanyakan untuk siapa sasarannya.

Padahal program kampanye Anies-Sandi itu telah masuk RAPBD 2018 yang diserahkan ke DPRD ketika rapat paripurna DPRD DKI, Rabu (15/11).

"Sampai sekarang saya belum pernah menyetujui bahkan di rapat Banggar saya belum dapat menyetujui. Walaupun nanti kalau voting bisa kalah suara, namun sebetulnya itu untuk siapa? Untuk segmen mana? Siapa masyarakat Jakarta yang mampu bayar 2,5 juta per bulan selama 25 tahun?," ujar Bestari usai rapat paripurna.

Bestari beralasan, kalau tidak tepat sasaran, maka hanya akan membebani APBD saja. Sehingga ia menyarankan kepada pihak gubernur untuk benar-benar mengkaji hal itu.

Perlu diketahui dengan masuknya program baru, RAPBD 2018 naik 9.86 persen, menembus Rp 77,1 triliun.

"Nanti pada ujungnya akan membebani APBD dan itu merusak prinsip keadilan," terangnya.

Kendati begitu, kata politikus NasDem itu masih ada kemungkinan berubah. DPRD bisa saja melakukan pembatalan dalam pembahasan APBD perubahan.

"Nanti bulan lima mah ada pembahasan APBD Perubahan. Di situlah kita main. Mana yang kita masuk mana enggak bisa jalan," tandasnya.