Begini Respons Pekerja SCBD-Sudirman Soal Kebijakan Pengaturan Jam Kerja

Nantinya, jam masuk kerja para ASN akan dibagi dua. Pertama adalah pukul 08.00 WIB dan yang kedua pukul 10.00 WIB.

Rabu, 12 Jul 2023 09:00:00

dki jakarta

Begini Respons Pekerja SCBD-Sudirman Soal Kebijakan Pengaturan Jam Kerja (merdeka.com)

Jam masuk kerja akan dibagi dua.

Begini Respons Pekerja SCBD-Sudirman Soal Kebijakan Pengaturan Jam Kerja

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba pembagian jam kerja untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Uji coba ini bakal dilakukan terlebih dahulu di lingkup internal ASN DKI Jakarta.

Nantinya, jam masuk kerja para ASN akan dibagi dua. Pertama adalah pukul 08.00 WIB dan yang kedua pukul 10.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya bakal melihat dulu efek penerapan uji coba di internal Pemprov sebelum diterapkan pihak swasta.

"Kan yang pertama dilihat dulu ada efeknya tidak, begitu ada efeknya baru akan dilihat untuk penerapan di sektor lainnya," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/7).

Meski demikian, beberapa karyawan di SCBD-Sudirman sudah mulai berkomentar. Shania (24) yang berkantor di Millennium Centennial Center, Sudirman, mengaku tidak setuju dengan penerapan pembagian kerja.

Shania menilai, kemacetan di Jakarta dapat berkurang jika menerapkan work from home (WFH).

"Itu cuman bikin macet nambah panjang. Habis waktu di jalan. Terus juga kerjaan sebenarnya bisa dari rumah dikerjain," kata Shania.

Meski demikian, Jessica (26) yang juga berkantor di Millennium Centennial Center, lebih terbuka dengan kebijakan ini. Ia mendukung aturan ini jika dapat berhasil mengurangi kemacetan.

"Agak repot harus adaptasi ulang. Yang biasa bangun pagi, jadi lebih siangan. Cuman satu sisi kalo bisa mencegah macet ya why not dicoba. Soalnya belum ada bayangan macetnya bakal seberkurang apa juga," ujar Jessica.

Namun, Jessica menambahkan bahwa ia berharap perusahaannya itu menerapkan WFH.

"Mending WFH. Enggak pernah setuju sih sama kebijakan balik WFO. Apalagi untuk kerjaan yang bisa dikerjain di rumah atau jarak jauh," tambahnya.

Terakhir, Adrian (27) memiliki dua kekhawatiran terkait pengaturan jam kerja. Menurutnya, pembagian jam kerja tak akan berpengaruh terhadap kemacetan bila hanya diterapkan kepada ASN.

"Bagaimana implementasinya untuk swasta, apakah hanya imbauan? Saya rasa kalau cuman PNS sih harusnya impact-nya nggak sebesar kalau bisa di-implement ke swasta juga," katanya.

Kemudian, kekhawatiran yang kedua adalah ia takut perusahaan menjadi nakal. Ia khawatir karyawan yang masuk pukul 08.00 WIB harus bekerja lebih lama dan selesai kerja seperti yang masuk pukul 10.00 WIB.

"Saya khawatir kalau yang masuk di jam 8 nanti prakteknya keluarnya barengan dengan yang masuk jam 10 karena untuk shiftnya terlalu berdekatan," sambungnya.

Share

Berita Terbaru

Artikel ini ditulis oleh

Editor Dedi Rahmadi

L

Reporter

Lydia Fransisca

Menakar Fiskal & Moneter

BTN BTN Raup Laba Bersih Konsolidasi Rp1,85 Triliun per Mei 2026, Naik 54 Persen 2026-06-15 19:26:11
Bank Indonesia Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Tumbuh 1,9% di April 2026 2026-06-15 14:39:32
Bank Indonesia BI: Utang Luar Negeri RI Naik 1,9 Persen, Sentuh USD439,8 Miliar 2026-06-15 14:24:17
Perdagangan Internasional DPR Apresiasi Kerja Sama BI-China Perkuat Rupiah dan Pembayaran Lintas Batas 2026-06-14 18:07:09
inflasi PIHPS Rilis Data Terkini: Harga Pangan Nasional, Telur Ayam Capai Rp30.100/Kg dan Bawang Merah Rp55.450/Kg 2026-06-14 08:00:59
Bank Indonesia CJFACE 2026 Targetkan Transaksi Rp5 Miliar, Dorong Industri Furnitur Jepara dan Ekonomi Syariah 2026-06-13 20:01:59
Menteri Keuangan Pakar Sebut Dampak Inflasi Kenaikan Pertamax Terkendali, Proyeksi Inflasi 2026 Capai 3,3 Persen 2026-06-13 18:01:39
inflasi PIHPS Catat Kenaikan Harga Pangan Strategis: Cabai Rawit Tembus Rp74 Ribu/Kg 2026-06-13 10:00:49
Rupiah BI Rate Naik, Bank Indonesia Sebut Investor Asing Kembali Lirik Pasar Indonesia 2026-06-12 09:30:17
Rantai Pasok Kenaikan BI Rate Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global 2026-06-10 05:01:19
TNI AL TNI AL dan BI Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Pastikan Uang Layak Edar di Wilayah 3T Kalimantan Selatan 2026-06-09 15:46:09
Chatib Basri Respons Chatib Basri dan Purbaya Usai Dirumorkan Jadi Menkeu dan Gubernur BI 2026-06-09 13:18:00

Lihat Selengkapnya

Menilik Sektor Riil dari Dekat

Prabowo Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan Indonesia-Jerman 2026-06-15 17:21:25
pertanian Pemkot Jayapura Siapkan 100 Hektare Lahan untuk Dukung Swasembada Pangan Jayapura 2026-06-14 20:01:49
pertanian HSU Perluas Lahan Tanam Padi 1.362 Hektare, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional 2026-06-14 18:02:09
pertanian Gubernur Sulsel Resmikan Rehabilitasi Irigasi Bengo, Dorong Ketahanan Pangan Bone 2026-06-14 16:02:49
pertanian KSP Tegaskan Komitmen Wujudkan Ekonomi Restoratif Berbasis Lingkungan 2026-06-14 10:00:59
pertanian Pemkab Gorontalo Genjot Penataan Terminal Limboto Sambut PENAS KTNA XVII 2026 2026-06-13 22:00:54
pertanian Wabup Gorontalo Pastikan Kesiapan Fasilitas Jelang PENAS KTNA XVII di Tahun 2026 2026-06-13 21:02:59
Inovasi Teknologi Kementrans Harap Dampak Program TEP 2026 Meluas dari Pangan hingga Maritim 2026-06-13 19:05:29
pertanian Menko Pangan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Aceh Lancar, Capai 42 Persen Alokasi 2026-06-13 17:01:39
pertanian Bangka Tengah Gencarkan Tanam Cabai dan Bawang, Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah 2026-06-13 13:01:39
Koperasi Sektor Produktif HKTI Kediri Dorong Koperasi Sektor Produktif Olah Tebu, Tingkatkan Ekonomi Petani 2026-06-07 17:03:09
Penas KTNA XVII Persiapan Penas KTNA XVII Gorontalo Capai 75 Persen, Siap Sambut Ribuan Petani dan Nelayan 2026-06-06 21:01:09

Lihat Selengkapnya

Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tiba-Tiba Telepon Prabowo

Kapten Timnas Belanda Sentil Aturan Hydration Break di Piala Dunia 2026

Diadang Polisi, Mahasiswa Uhamka Berunjuk Rasa di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta

Temui Prabowo, Menlu Qatar Siapkan Investasi Rp 70 Triliun

Dendam Berujung Maut, Pria di Kemayoran Tewas Ditusuk Tetangga

Tuntut Evaluasi Berbagai Kebijakan, Mahasiswa Indonesia Kembali Gelar Unjuk Rasa

68 ASN Pemkot Jaktim Mulai WFH, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

WFH ASN Jakarta Timur

FOTO: Penerapan WFH Jumat di Balaikota Jakarta

Kebijakan work from home bagi ASN mulai diterapkan setiap Jumat untuk mendorong efisiensi kerja dan energi.

Berita Foto

Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat, Gubernur Pramono: Bersyukur Bukan Rabu

Pemprov DKI Jakarta akan terapkan WFH setiap Jumat mengikuti kebijakan pusat. Pramono pastikan layanan publik seperti kesehatan tetap berjalan normal.

WFH

Pemerintah Resmi Terapkan Kebijakan WFH ASN Jumat, Ini Alasan Menko Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

WFH ASN

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Imbau Perusahaan Terapkan WFH dan Kerja Fleksibel

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau perusahaan menerapkan kebijakan WFH dan kerja fleksibel guna antisipasi cuaca ekstrem serta memastikan keselamatan pekerja di tengah potensi banjir.

WFH Jakarta

Menpan RB Kaji Efektivitas WFH ASN untuk Tekan Polusi, Penyebabnya Karena Ini

Menurut dia, Presiden Jokowi khawatir apabila kebijakan WFH ASN tersebut tidak efektif dan memperparah polusi udara di Jakarta.

WFH

Potret Sepinya Balai Kota DKI di Hari Pertama WFH 50 Persen

Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.

PNS

Heru Budi Bakal Tambah Pekerjaan ASN DKI yang WFH

Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.

Polusi Udara

Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah

Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.

Polusi

ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?

Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.

Polusi Jakarta

Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

PNS

FOTO: Pemprov DKI Akan Uji Coba Aturan Pembagian Jam Kerja untuk Tekan Kemacetan

Pada tahap awal, aturan pembagian jam kerja ini akan diuji coba terlebih dahulu di lingkup internal ASN Pemprov DKI.

Kemacetan Jakarta

Wagub DKI Berharap Jakarta International Marathon (JAKIM) Jadi Agenda Rutin Tahunan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 yang sukses besar dengan puluhan ribu peserta dapat menjadi agenda rutin tahunan, mendorong semangat olahraga dan ekonomi nasional. Simak detail lengkapnya!

dki jakarta

Revitalisasi Kota Tua Jakarta: Hadirkan Trem Listrik dan Kawasan Rendah Emisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan Revitalisasi Kota Tua dengan rencana menghadirkan trem listrik dan menerapkan Kawasan Rendah Emisi (LEZ), menjadikannya destinasi wisata global yang ramah lingkungan.

denny aputra

JAKIM 2026: Jakarta Buktikan Diri Sebagai Destinasi Unggulan Sport Tourism Dunia

Antusiasme puluhan ribu peserta, termasuk pelari mancanegara, di BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 menegaskan posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

btn jakim

Pemprov DKI Ajak Warga Sukseskan Aksi Hemat Energi DKI Jakarta Peringati Hari Lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengajak warganya untuk berpartisipasi dalam aksi Hemat Energi DKI Jakarta dengan mematikan lampu selama satu jam, demi lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

bundaran hi

BTN JAKIM 2026 Sukses Besar: 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama di Jakarta

Ajang lari bergengsi BTN JAKIM 2026 sukses digelar hari pertama dengan 20.500 pelari, menciptakan dampak ekonomi signifikan bagi Jakarta. Simak detail keseruannya!

bank btn

JPS: Program Padat Karya DKI Jakarta Tepat Jaga Daya Beli Warga

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

bbm