Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alasan Pemprov DKI Uji Coba Pembagian Jam Kerja Tidak Libatkan Swasta

Alasan Pemprov DKI Uji Coba Pembagian Jam Kerja Tidak Libatkan Swasta

Alasan Pemprov DKI Uji Coba Pembagian Jam Kerja Tidak Libatkan Swasta

Uji Coba Pembagian Jam Kerja Baru Diterapkan ke ASN Pemprov DKI

Merdeka.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan uji coba pembagian jam kerja demi urai kemacetan di Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan uji coba pembagian jam kerja demi urai kemacetan di Jakarta.

Rencananya, uji coba bakal dilakukan terlebih dahulu di lingkup internal Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, alasan pihaknya belum melibatkan pihak swasta dalam uji coba pembagian jam kerja. Menurut Syafrin, pihaknya bakal melihat dulu efek penerapan uji coba di internal Pemprov DKI Jakarta.

Alasan Pemprov DKI Uji Coba Pembagian Jam Kerja Tidak Libatkan Swasta

"Kan yang pertama dilihat dulu ada efeknya tidak, begitu ada efeknya baru akan dilihat untuk penerapan di sektor lainnya,"

kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/7).

Syafrin menjelaskan, jumlah ASN Pemprov DKI Jakarta cukup besar. Selain itu, kata dia, dampak uji coba juga bakal kembali diukur dan dievaluasi penerapannya. "Artinya cukup besar, begitu kita melakukan pengaturan maka otomatis ada dampaknya dan ini yang akan kita ukur," kata dia.

Pada tahap awal, uji coba pembagian jam kerja di internal Pemprov DKI Jakarta juga akan dilihat aspek legal penerapannya.
Semuanya akan disesuaikan dengan minimum waktu kerja yang diatur selama 1 minggu.

Merdeka.com

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di DKI Jakarta pada Kamis, 6 Juli 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di DKI Jakarta pada Kamis, 6 Juli 2023.

Dia menyebut langkah ini sebagai salah satu upaya penanganan kemacetan di Jakarta.

FGD muncul saat ia berdiskusi dengan jajaran Kapolda hingga Dirlantas. Melalui FGD ini, kata Heru diharapkan berbagai masukan, saran, ide dan inovasi dapat diperoleh sebagai solusi mengatasi kemacetan di Jakarta. "Bagaimana solusinya, antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya, ada yang masuk jam 08.00 WIB ada yang masuk jam 10.00 WIB. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Bapak/Ibu mari memberikan masukan," kata Heru dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 6 Juli 2023.

Alasan Pemprov DKI Uji Coba Pembagian Jam Kerja Tidak Libatkan Swasta

FGD ini juga diikuti oleh para asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian terkait. Ke depan, hasil diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan, untuk kemudian akan dibahas dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.

"Diskusi ini bagian terpenting untuk menyelesaikan kemacetan, mari kita memberikan tanggapan, memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali, apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub (Peraturan Gubernur),"

kata Heru kepada wartawan.

Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah
Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah

Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Putuskan UMP 2024 Jumat Besok
Pemprov DKI Putuskan UMP 2024 Jumat Besok

Kenaikan UMP 2024 bakal diputuskan dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Usulan Pengaturan Jam Kerja buat Tekan Macet Jakarta, Ini Kata Polisi
Usulan Pengaturan Jam Kerja buat Tekan Macet Jakarta, Ini Kata Polisi

Segala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemprov DKI Jakarta Tambah Ruang Terbuka Hijau hingga Akhir 2023, Gelontorkan Rp1 Miliar Per Taman
Pemprov DKI Jakarta Tambah Ruang Terbuka Hijau hingga Akhir 2023, Gelontorkan Rp1 Miliar Per Taman

Puluhan taman itu bakal dibangun di atas lahan enam hektare.

Baca Selengkapnya
Ada KTT ASEAN, 50 Persen PNS di Jakarta Diizinkan Kerja dari Rumah
Ada KTT ASEAN, 50 Persen PNS di Jakarta Diizinkan Kerja dari Rumah

PNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Bicara Puluhan Peserta Didik Lolos PPDB Meski Numpang KK
Pemprov DKI Bicara Puluhan Peserta Didik Lolos PPDB Meski Numpang KK

Disdik DKI Jakarta menjelaskan mereka tetap lolos karena telah memenuhi syarat pendaftaran PPDB, terutama KK.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir

Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.

Baca Selengkapnya
Begini Kondisi Jalan Jakarta Selatan saat Diterapkan WFH untuk PNS
Begini Kondisi Jalan Jakarta Selatan saat Diterapkan WFH untuk PNS

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Senin (21/8).

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya