Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Baru Masuk DPRD DKI Jakarta, Ini Gebrakan PSI

Baru Masuk DPRD DKI Jakarta, Ini Gebrakan PSI PSI daftar ke KPU. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - 106 Anggota DPRD DKI Jakarta resmi dilantik pada, Senin (26/8). Dari ke-106 anggota, terdapat delapan anggota yang berasal dari Fraksi PSI. Walau menjadi partai baru, PSI menunjukkan mampu berjaya di Ibu Kota.

Adanya delapan perwakilan PSI di DPRD DKI Jakarta, PSI bertekad membawa perubahan untuk wajah Jakarta. Bahkan PSI secara terang-terang menolak pin emas yang akan digunakan anggota DPRD DKI. Berikut ini gebrakan PSI:

Tolak Pin Emas

Sebagai partai baru, PSI DKI Jakarta menolak pin emas yang diberikan untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Anggota DPRD Fraksi PSI, Idris Ahmad menilai anggaran pin emas mencapai Rp1,3 miliar lebih baik dialokasikan ke arah yang lebih bermanfaat.

"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," ujar Idris.

Menurut Idris, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.

"Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?" kata Idris.

Ingin Gabung Pansus Wagub DKI

Yang masih menjadi Pekerjaan rumah dari anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yakni memilih wakil gubernur pendamping Anies Baswedan. Karena itu PSI bertekad untuk masuk dalam Pansus pemilihan wakil gubernur.

Anggota DPRD Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan pihaknya akan melobi agar masuk menjadi anggota pansus usai pelantikan anggota DPRD. "Kami akan mendorong untuk masuk ke dalam pansus Wagub DKI," kata Idris.

Buka Layanan Pengaduan di Ruang Fraksi

Dalam debut perdananya di DPRD DKI Jakarta, PSI sudah menyiapkan beberapa gebrakan, salah satunya para anggota dewan dari PSI akan menyediakan waktu khusus pada pagi hari untuk membuka layanan pengaduan di ruangan fraksi. Anggota DPRD fraksi PSI August Hamonangan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan terkait hal ini.

"Saya berpikiran selain membuka ruang fraksi juga karena mungkin warga kerepotan datang pagi, bisa jadi di sela-sela tidak ada aktivitas anggota dewan atau semua sudah pada pulang, kita masih membuka pintu untuk warga DKI untuk menyampaikan pengaduan. Di siang hari atau sore hari sebelum jam kerja ini selesai," jelas August Hamonangan.

Selain itu, anggota dewan dari PSI akan datang dan pulang kerja tepat waktu. Menurut August, selama ini banyak mendapat informasi terkait kinerja anggota dewan yang datang dan pulang sesuka hati. Selain informasi dari luar, dia juga mengaku menyaksikan sendiri perilaku demikian.

"Beberapa kali saya datang ke DPRD dan melihat masih sepi kalau masih jam 10, jam 9 ke atas masih sepi dan kembali lagi jam makan siang ya pada enggak ada, sunyi," katanya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik
PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik

"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas

Baca Selengkapnya