Banyak ASN DKI Menolak Promosi Jabatan, PSI Dukung Pengusutan Lewat Pansus DPRD

Merdeka.com - Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad sepakat dengan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait rekrutmen jabatan di lingkup Pemprov DKI. Hal ini menyusul kejadian atas ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta enggan mendaftar lelang jabatan.

Idris berpendapat, pansus tersebut perlu dipertimbangkan mengingat saat ini masih banyak kekosongan jabatan-jabatan di Pemprov DKI.

"Lebih prioritas untuk usut tuntas dari akar masalah. Harus ada reformasi sistem yang merit dalam tata kelola rekrutmen jabatan ASN. Jadi lebih penting Pansus untuk sistem rekrutmen jabatan sampai sekarang saja masih banyak jabatan kosong," ucap Idris kepada merdeka.com, Rabu (2/6).

Idris enggan mengaitkan peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) atas polemik malasnya para ASN untuk ikut serta mendaftar lelang jabatan. Yang jelas menurutnya, jika sistem rekrutmen dibenahi, ada tidaknya peran TGUPP tidak akan mengganggu proses seleksi lelang jabatan.

"Benahi saja sistem rekrutmen jabatan dengan kapasitas SDM ASN Jakarta sangat bisa," tandasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan mendaftar lelang jabatan. Pras menilai, fenomena seperti ini patut ditelisik lebih jauh.

"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," ujar Pras, Kamis, (27/5).

Nantinya, Pansus akan memanggil 239 ASN yang menolak mendaftar dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Sebab menurut Pras, sebagai seorang ASN, memiliki kewajiban bekerja secara profesional. Jabatan, di lingkup ASN merupakan jenjang karir yang sangat diperhitungkan.

"Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir," ujarnya.

Politikus PDIP ini pun akan meminta pansus memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, KSAN, BKN, Korpri, termasuk akademisi.

"Kita akan minta pendapat mereka tentang bagaimana seharusnya sistem pengelolaan birokrasi pemerintah dan sumber daya manusianya (SDM). Jadi, kami bisa mendapatkan gambarang utuh, tidak setengah-setengah," paparnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diacuhkan lantaran memengaruhi pelayanan publik terhadap masyarakat dan kinerja pemerintahan. Apalagi, masih banyak posisi strategis yang belum diisi pejabat definitif dan sebelumnya banyak kadis yang mengundurkan diri.

"Ini anomali. Saya menduga, semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus 'turun tangan' karena nanti di hilirnya, masyarakat yang akan dirugikan," tegasnya.

"Ini masalah serius, belum ada kasus (ASN menolak ikut peremajaan jabatan) di Jakarta bahkan di Indonesia yang begini. ASN itu wajib mengemban tugas ketika ditugaskan di mana saja. Birokrasi kita juga, kan, menerapkan sistem meritrokasi," sambungnya.

Sebagai informasi, sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).

Di sisi lain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi plt ataupun masih kosong, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan, serta Waka BPD.

Selanjutnya Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.

Kekosongan tersebut, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Selama Anies menjabat, mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD, Subejo; Kepala Dinas Perumahan, Kelik Indriyanto; Kepala Disparbud, Edy Juanedi; Kepala Bappeda, Sri Mahendra; Kepala BP BUMD, Faisal Syafruddin; Kepala BPD, Tsani Annafari; dan Kepala BPAD, Pujiono.