Follow
Bamus DPRD DKI Bentuk Pansus Banjir
Merdeka.com - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) banjir. Wakil Ketua Bamus Zita Anjani mengatakan pembentukan Pansus disepakati seluruh lintas fraksi.
"Semua anggota lintas fraksi menyuarakan sesuatu yang urgent, ya semua sepakat tadi, yaudah kalau gitu ok kita setuju kita ada pansus banjir," ujar Zita di gedung DPRD, Senin (24/2).
Politikus PAN itu mengatakan pansus banjir dirasa perlu ada untuk menuntaskan masalah banjir secara fokus. Apalagi, imbuhnya, banjir di Jakarta terjadi tiga kali dalam kurun waktu dua bulan. Pembentukan pansus banjir kemudian menuai pendapat kontra dari PKS, PKB, dan PAN.
PKS dan PKB, kata Zita, mengambil sikap kontra sebab mempertanyakan mengenai mekanisme kerja pansus. Sementara PAN mempertanyakan apakah pembentukan pansus banjir disepakati seluruh anggota Bamus.
"Tapi hampir semuanya sepakat," tukasnya.
Untuk menjaga objektifitas pansus dan terhindar dari intrik politis, Zita menekankan, perwakilan fraksi yang diutus untuk tiap-tiap pansus harus mampu menyampaikan aspirasi secara kontekstual.
Zita menuturkan untuk jumlah anggota fraksi di pansus merujuk dengan tata tertib. Untuk fraksi dengan perolehan kursi besar, akan mengutus 5 orang ke pansus, 2 atau tiga orang bagi fraksi dengan perolehan kursi sedang, dan 1 utusan bagi fraksi dengan perolehan kursi sedikit.
Selain pansus banjir, Zita juga menuturkan pihaknya membentuk 4 pansus yakni pansus etik, pansus tata cara bersidang, pansus pertanahan, dan pansus investasi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK Pastikan Tetap Bacakan Vonis Meski Firli Bahuri Mengundurkan Diri
Dewas menyatakan surat pengunduran diri Firli Bahuri tak akan mempengaruhi jalannya sidang vonis.
Baca Selengkapnya
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye
Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca Selengkapnya
Istri Blak-blakan Ingin Jenderal Maruli Simanjuntak Jadi Danjen Kopassus, Sampai Menangis Curhat ke Luhut Malah Dibilang Tak Bersyukur
Istri Kepala Staf Angkatan Darat (kasad) sebut punya cita-cita suaminya jadi Danjen Kopassus.
Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya