Anies Tantang Ahok Jelaskan Kenapa Kontribusi Pengembang Harus 15 Persen

Rabu, 26 Juni 2019 18:15 Reporter : Merdeka
Anies Tantang Ahok Jelaskan Kenapa Kontribusi Pengembang Harus 15 Persen Pembangunan di Pulau Reklamasi. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara soal biaya kontribusi tambahan di Pulau Reklamasi. Yaitu, rencana biaya sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang wajib dibayar pengembang pada era mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Anies menilai, angka 15 persen yang diusulkan Ahok harus kembali dicermati.

"Coba tanyain kenapa kok 15, kenapa kok gak 17 (atau) 22 persen, apa dasarnya? Yang kedua, jelaskan juga kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang. Kan ada PKS, perjanjian kerjasama, kenapa nggak dibereskan?" ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6).

Dia mengatakan, asal-usul keluarnya angka tersebut harus diperjelas. Sebab, usulan Ahok mengenai NJOP tersebut pada akhirnya juga terhenti di tingkat DPRD DKI sehingga tidak pernah disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Ahok sendiri memperkirakan DKI Jakarta bisa meraup hingga Rp 100 triliun per tahun melalui uang kontribusi tersebut. Namun, Anies melontarkan pertanyaan kembali tentang mengapa bayaran kontribusi tersebut harus ditentukan pada angka 15 persen.

"Menurut saya harus dijelaskan kenapa 15 persen, kenapa nggak 17, 22? Kan itu harus jelas bukan? Kita ini pemerintah, kalau pemerintah itu bekerja menggunakan rujukan," ucap Anies.

"Itu pertanyaan saya. Jadi ketika diangkat soal persen, tanyakan kepada yang menginisiasi dulu mengapa 15?" lanjutnya.

Selain itu, Anies juga menyinggung tentang biaya denda bangunan untuk pengembang di Pulau Reklamasi. Menurutnya, besar denda yang dikenakan kepada pengembang saat ini sudah sesuai dengan aturan.

"Mungkin kah pemerintah kasih denda sesuai tidak sesuai aturan? Pertanyaan balik. Semua sesuai aturan. Justru menurut saya kita harus melakukan revisi atas banyak besaran-besaran denda dalam banyak hal, dari mulai parkir sampai urusan bangunan," tutur Anies.

"Terlalu banyak denda yang nilainya sudah kedaluwarsa. Tapi kalau pemerintah memberikan denda tidak bisa pakai selera. Suka atau tidak, itu ada ketentuannya," tutup dia.

Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini