Anies Minta Ketua RT Pantau Protokol Kesehatan Kegiatan Sensus Penduduk

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh RT turut serta membantu jalannya sensus penduduk 2020 yang dimulai pada 1 September. Proses sensus akan dilakukan dengan mendatangi tiap-tiap rumah warga.

Karena pelaksanaan sensus dilakukan pada kondisi pandemi Covid-19, Anies menuturkan peran RT dalam kegiatan ini untuk tetap memantau protokol kesehatan selama sensus berlangsung.

"Untuk itu kami mengimbau kepada para ketua RT di seluruh penjuru Jakarta untuk bisa membantu para petugas survei agar bisa mengikuti seluruh protokol kesehatan," ujar Anies dikutip melalui instagram @dkijakarta, Selasa (1/9).

Anies juga mengajak warga DKI agar menjawab segala pertanyaan yang diajukan petugas sensus dengan jujur. Sebab, jawaban para warga nantinya akan menjadi dasar bagi Pemprov saat membuat kebijakan-kebijakan.

"Kami mengharap seluruh masyarakat di DKI Jakarta untuk menyambut kegiatan ini, terima kedatangan para petugas. Jawab pertanyaan dengan sebenarnya benarnya agar data yang diperoleh bisa akurat tepat komprehensif yang akhirnya bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan-keputusan," ujar Anies.

BPS Beberkan 3 Tahap Sensus Penduduk Tatap Muka

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan dalam masa pandemi ini, sensus penduduk bulan September 2020 akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi pada tiga zona pendataan sensus penduduk. Sebab protokol kesehatan penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

"Pencacahan lapangan yang akan dimulai besok 1 September akan disesuaikan dengan kondisi pada 3 zona pendataan sensus penduduk. Wawancara akan diubah mekanismenya dengan membagi wilayah Indonesia kedalam tiga zona," ungkapnya dalam Program Peluncuran Sensus Penduduk September 2020, Jakarta, Senin (31/8).

Pada zona pertama, petugas akan membagikan kuesioner kepada masyarakat dan nantinya akan mengambil kembali kuesioner yang sudah diisi mandiri oleh masyarakat.

Zona dua, petugas hanya akan melaksanakan tahap pemeriksaan data penduduk dan tahap verifikasi lapangan tanpa wawancara yang detail. Namun, hanya di zona tiga yaitu 41 kabupaten kota di Papua dan Papua Barat, petugas sensus akan tetap melaksanakan wawancara.

Dalam hal ini, BPS sangat menyadari banyak resiko yang akan terjadi dengan adanya perubahan proses pendataan penduduk ini. Tetapi BPS juga sudah menjamin dalam meminimalisir resiko yang akan dihadapi.

Dia berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir untuk menyambut petugas sensus yang sudah dibekali dengan protokol kesehatan dan membantu dalam memberikan informasi secara jujur dan benar.

"Kami berharap hasil pendataan sensus penduduk ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan dalam memajukan pembangunan nasional yang mengutamakan kualitas penduduk Indonesia," tandasnya.