Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies Klarifikasi Pergub PBB Terkait NJOP di Bawah Rp 1 Miliar

Anies Klarifikasi Pergub PBB Terkait NJOP di Bawah Rp 1 Miliar Anies Baswedan bagikan Kartu Lansia. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklarifikasi kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar. Anies mengungkapkan, NJOP di bawah Rp 1 miliar akan tetap bebas pajak dan juga membebaskan pajak bagi orang yang berjasa untuk Indonesia.

Dia menjelaskan, kebijakan ini merupakan penghargaan bagi para pengabdi negara. PBB gratis juga akan berlaku untuk guru, veteran, pensiunan PNS, mantan presiden hingga wakil presiden.

"Jadi saya rasa ini penting diluruskan bahwa bukan saja Rp 1 M diteruskan, malah Jakarta membebaskan tambahan bagi orang yang berjasa bagi republik," tukas Anies di Koja, Jakarta Utara, Rabu (24/4/2019).

"Negara yang didirikan orangtuanya membebani pajak kepada pejuang negeri ini. Karena itulah saya balikkan kebijakan itu. Ibu kota harus menjadi memulai kita menghargai para pendiri republik, para pejuang republik, dan kita lindungi mereka," ujarnya.

"Jangan sampai justru mereka yang merasakan, mereka memerdekakan, dan mereka tersingkirkan," lanjut Anies.

Pembebasan PBB ini bahkan bakal berlaku ke dua hingga tiga generasi di bawahnya. Namun, kebijakan ini hanya berlaku pada rumah pertama. Bila memiliki dua rumah, maka tetap dikenakan pajak.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?
Jokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?

Anies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Ajakan Prabowo Diskusi di Luar Debat Capres: Harus di Depan Rakyat
Anies Tolak Ajakan Prabowo Diskusi di Luar Debat Capres: Harus di Depan Rakyat

"Sehingga pembahasan pemanfaatan uang rakyat harus di depan rakyat," kata Anies

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies ke Pendukungnya saat Hari Pencoblosan 14 Februari: Harus Hati-Hati, Jaga Suara Kita
Anies ke Pendukungnya saat Hari Pencoblosan 14 Februari: Harus Hati-Hati, Jaga Suara Kita

Anies mengimbau pendukung berhati-hati. TPS harus betul-betul diawasi dengan benar.

Baca Selengkapnya
Anies Klaim Kenaikan Gaji TNI/Polri Era SBY Lebih Banyak Dibanding Jokowi, Cek Faktanya
Anies Klaim Kenaikan Gaji TNI/Polri Era SBY Lebih Banyak Dibanding Jokowi, Cek Faktanya

Saat debat Anies membandingkan kenaikan gaji TNI/Polri lebih banyak di era SBY dibanding Jokowi, Simak Penelusurannya

Baca Selengkapnya
Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu
Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Andri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Soal Komitmen Tidak Nyapres Selama Prabowo Maju, Anies: Sudah Tuntas di Jakarta, Saya Merdeka
Soal Komitmen Tidak Nyapres Selama Prabowo Maju, Anies: Sudah Tuntas di Jakarta, Saya Merdeka

Anies mengklaim pada tahun 2018 pernah ditawarkan menjadi calon wakil presiden oleh Prabowo. Tetapi Anies menolak karena komit menjadi gubernur.

Baca Selengkapnya
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya