Anies Klarifikasi Pergub PBB Terkait NJOP di Bawah Rp 1 Miliar
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklarifikasi kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar. Anies mengungkapkan, NJOP di bawah Rp 1 miliar akan tetap bebas pajak dan juga membebaskan pajak bagi orang yang berjasa untuk Indonesia.
Dia menjelaskan, kebijakan ini merupakan penghargaan bagi para pengabdi negara. PBB gratis juga akan berlaku untuk guru, veteran, pensiunan PNS, mantan presiden hingga wakil presiden.
"Jadi saya rasa ini penting diluruskan bahwa bukan saja Rp 1 M diteruskan, malah Jakarta membebaskan tambahan bagi orang yang berjasa bagi republik," tukas Anies di Koja, Jakarta Utara, Rabu (24/4/2019).
"Negara yang didirikan orangtuanya membebani pajak kepada pejuang negeri ini. Karena itulah saya balikkan kebijakan itu. Ibu kota harus menjadi memulai kita menghargai para pendiri republik, para pejuang republik, dan kita lindungi mereka," ujarnya.
"Jangan sampai justru mereka yang merasakan, mereka memerdekakan, dan mereka tersingkirkan," lanjut Anies.
Pembebasan PBB ini bahkan bakal berlaku ke dua hingga tiga generasi di bawahnya. Namun, kebijakan ini hanya berlaku pada rumah pertama. Bila memiliki dua rumah, maka tetap dikenakan pajak.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaAnies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya"Sehingga pembahasan pemanfaatan uang rakyat harus di depan rakyat," kata Anies
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies mengimbau pendukung berhati-hati. TPS harus betul-betul diawasi dengan benar.
Baca SelengkapnyaSaat debat Anies membandingkan kenaikan gaji TNI/Polri lebih banyak di era SBY dibanding Jokowi, Simak Penelusurannya
Baca SelengkapnyaAndri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaAnies mengklaim pada tahun 2018 pernah ditawarkan menjadi calon wakil presiden oleh Prabowo. Tetapi Anies menolak karena komit menjadi gubernur.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya