Anggaran KJP bertambah Rp 134 miliar
Merdeka.com - Pemprov DKI sebelumnya telah mengalokasikan dana hibah 2013 sebesar Rp 3,6 triliun. Dalam APBDP tahun ini, dana itu akan ditambah khususnya untuk alokasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) yaitu sebesar Rp 134 miliar. Alokasi sebelumnya sebesar Rp 670 miliar.
"Iya nambah, tapi saya lupa berapa," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/6).
Ahok mengatakan penambahan tersebut dikhususkan untuk KJP, sedangkan Kampung Deret dikurangi. "KJP iya, Kampung Deret enggak, harus dikurangin malah," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti membenarkan adanya penambahan dana hibah dalam APBD P Tahun 2013. Penambahan tersebut karena adanya hibah dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru.
"Iya ada penambahan. BOS dan sertifikasi guru karena untuk masyarakat dan sifatnya transtoris dari pusat. Duitnya dari pusat. Dulunya ditangani pusat tetapi banyak hambatan jadi minta tolong Pemda-Pemda, kita mulai tangani tahun 2011," kata Endang.
Sedangkan, alasan penambahan KJP sendiri belum diketahui secara pasti oleh Endang. Sebab, anggaran tersebut berdasarkan hitung-hitungan dari Dinas pendidikan. "Kalau itu hitung-hitungannya dari Pak Taufik (Kepala Dinas Pendidikan), tanya dia," katanya.
Adapun rincian anggaran dana hibah adalah sebagai berikut:
1. BOS Rp 764 Miliar dalam APBD P ada tambahan Rp 33,5 miliar.
2. Sertifikasi guru Rp 1 triliun dalam APBD P ada penambahan Rp 236,2 miliar.
3. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Rp 670 miliar dalam APBD P ada penambahan Rp 134 miliar.
4. Bantuan sosial untuk Kampung Deret Rp 850 miliar namun belum diusulkan ada penambahan dalam APBD P.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaUang Rp150 juta yang diminta dari korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnya