Ahok soal MUI haramkan BPJS: Waduh, mesti ngomong sama DPR
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyarankan bertanya kepada DPR soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak sesuai syariat Islam.
Hal itu lantaran dirinya mengaku tidak begitu paham dengan fatwa tersebut.
"Waduh, kalau haram mesti ngomong sama DPR," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/7) sore.
Ahok beralasan, harus dipertemukan antara MUI dengan pihak DPR. Hal itu lantaran pembentukan BPJS adalah hasil pembahasan Undang Undang disahkan oleh DPR.
"Karena BPJS itu kan undang-undang, sebelumnya disahkan DPR," pungkasnya.
Diketahui, MUI mengumumkan hasil kajian pihaknya tentang BPJS Kesehatan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariat Islam. Putusan itu ditetapkan di Pesantren at-Tauhidiyah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V.
Sidang yang dipimpin Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin itu membahas sejumlah program pemerintah, termasuk modus transaksional yang dilakukan BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqih mu'amalah. Hal itu didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur lainnya.
"Tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar-para pihak," seperti dikutip dari dokumen hasil sidang dalam laman resmi www.mui.or.id.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaKabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaEks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya