Jadi Tempat Penyebaran Covid-19, Bima Arya Minta Kemenhub Kaji Ulang Operasional KRL

Merdeka.com - Pekan lalu sebanyak 325 penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) telah menjalani serangkaian proses tes swab PCR di Stasiun Bogor. Pada Minggu (3/5) kemarin, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengumumkan bahwa 3 diantara ratusan penumpang tersebut dinyatakan positif terpapar virus corona (Covid-19).

Dikutip dari Liputan6, ketiga orang tersebut merupakan warga Kota Bogor yang biasa menggunakan KRL untuk bekerja di Jakarta. Bima juga mengungkapkan bahwa mereka semua sempat menjalani tes thorax pada 27 April 2020 lalu.

"Baru saja saya mendapat kabar bahwa tiga penumpang KRL Bogor-Jakarta dinyatakan positif Covid-19," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Minggu (3/5) dilansir dari Liputan6.

KRL Berpotensi Menyebarkan Covid-19

©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Menurut Bima, hal tersebut sudah membuktikan jika moda transportasi massal, seperti kereta api atau KRL merupakan tempat yang berpotensi menyebarkan Covid-19 secara cepat. 

“Pemkot akan lebih ketat mengawal pemberlakuan PSBB," kata Bima Arya

Kepala Daerah Minta Operasional KRL Dihentikan

©2020 Merdeka.com

Dilansir dari Liputan6, beberapa waktu lalu beberapa kepala daerah yang dilewati oleh KRL dan merupakan kawasan penyangga ibu kota (Jabodetabek) telah berulang kali mengajukan evaluasi dan pertimbangan terkait penutupan operasional KRL selama masa PSBB berlangsung.

Salah satu yang cukup vokal menyuarakan penghentian operasional KRL adalah Bupati Bogor, Ade Yasin. Senada dengan Bima Arya, menurut Ade salah satu tempat yang paling cepat menularkan Covid-19 adalah di dalam KRL mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan mode transportasi cepat tersebut.

"Dari data yang saya terima, rata-rata (penularan) dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," kata Ade Yasin beberapa waktu lalu.

Disayangkan Ade Yasin

Liputan6 ©2020 Merdeka.com

Dalam pernyataanya yang dilansir dari liputan6, Ade bersama beberapa kepala daerah di sekitar Bodebek sangat menyayangkan keputusan Kementerian Perhubungan yang tetap mengoperasionalkan KRL di tengah masa kebijakan PSBB.

Menurut Ade, wilayah Bogor sebelum diberlakukannya PSBB telah menyiapkan skema khusus salah satunya jaring pengamanan sosial sebagai upaya pengentasan para pengguna KRL yang harus kena imbas jika operasional KRL sejak awal di hentikan.

"Pemkab Bogor sudah mempersiapkan risiko dan biaya sebelum memutuskan PSBB. Termasuk di antaranya jaring pengaman sosial untuk warga tidak mampu. Jangan sampai apa yang kami siapkan ini menjadi sia-sia," ungkapnya.