Pagi hari, 3 Juli 1946, terjadi percobaan perebutan kekuasaan (kudeta). Mayor Jenderal Sudarsono dan rombongan berangkat ke Istana. Mereka menggunakan sebuah sedan dan truk dengan dikawal oleh Sersan Gudel. Kisah itu ditulis Soeharto dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.
Mayor Jenderal Soedarsono ingin menemui Presiden Sukarno di Istana untuk memberikan sebuah Maklumat. Tujuannya agar Presiden Soekarno mau menandatangani konsep susunan pemerintahan baru.
"Mereka memaksa Presiden Sukarno membentuk pemerintahan yang sesuai dengan konsep mereka. Usaha itu gagal," seperti dikutip dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.
Dengan maklumat tersebut, Persatuan Perjuangan menghendaki agar pemerintahan diserahkan kepada pengikut Tan Malaka 'atas perintah Panglima Besar'.
Melihat hal tersebut, Wapres M.Hatta langsung menelepon Letnan Jenderal Oerip Soemoharjo. Hatta menanyakan apakah benar Jenderal Soedirman memberikan perintah tersebut. Jenderal Oerip Soemaharjo menjawab, mustahil Jenderal Soedirman mengeluarkan perintah seperti itu.
Setelah peristiwa ini, hubungan Tan Malaka dan Jenderal Soedirman mulai merenggang. Menurut Soedirman, Tan Malaka terlalu memaksakan keadaan dengan menekan Presiden Sukarno. Selain itu, Soedirman juga tidak setuju dengan langkah Tan Malaka membantu laskar rakyat yang secara politik bertentang dengan tentara.
Presiden Sukarno berjanji mendukung semua keputusan Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar. Ini dilakukan agar Jenderal Soedirman mau meninggalkan Tan Malaka.
"Adam Malik menulis, Presiden Sukarno berhasil meyakinkan Jenderal Soedirman untuk meninggalkan Tan. Sebagai balasan, ia mendukung penuh semua keputusan Soedirman sebagai panglima besar tentara," seperti dikutip dalam buku Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan.
Advertisement
Peristiwa 3 Juli 1946 itu adalah upaya kudeta pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Dilatarbelakangi panasnya kondisi politik di awal masa kemerdekaan. Terdapat perbedaan pandangan mengenai cara melakukan perjuangan.
"Dalam hal ini Kabinet Sjahrir dengan golongan Tan Malaka mengenai strategi perjuangan," seperti dikutip dalam buku Sejarah TNI Jilid I.
Pada saat itu terdapat dua golongan yang memiliki pandangan terhadap cara melakukan perjuangan. Dua golongan tersebut ialah Golongan Tua yang menguasai pemerintahan dan tentara serta badan perjuangan termasuk ke dalam Golongan Muda.
Golongan Tua memilih melakukan perjuangan diplomasi. Sementara Golongan Muda menghendaki perjuangan bersenjata. Meski begitu, bukan berarti perjuangan diplomasi Golongan Tua tidak memerlukan perjuangan bersenjata. Hanya saja sebagai pendukung perjuangan diplomasi.
Advertisement
Pada tanggal 3 Januari 1946, dilangsungkan Konferensi Persatuan Perjuangan di Purwokerto. Dihadiri partai-partai politik dan berbagai organisasi.
Tan Malaka berpidato dalam kongres tersebut. Dia menegaskan bahwa perjuangan harus dipusatkan kepada kemerdekaan 100 persen dan pengusiran semua pasukan asing dari Indonesia.
Tan Malaka memperkenalkan Minimum Program yang terdiri atas 7 pasal, yaitu:
1. Berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan 100 persen.
2. Pemerintahan rakyat (dalam arti sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat).
3. Tentara rakyat (dalam arti sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat).
4. Melucuti tentara Jepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6. Menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (perkebunan-perkebunan).
7. Menyita dan mengurus perindustrian (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).
Minimum Program ini jelas tidak sejalan dengan kebijaksanaan politik pemerintah. Tan Malaka ingin melakukan perjuangan secara konfrontatif terhadap Belanda.
Hadirnya Jenderal Soedirman dalam Konferensi karena terdapat kesesuaian sikap antara dirinya dan Persatuan Perjuangan tentang cara yang harus dilakukan dalam menghadapi Belanda.
Reporter Magang: Muhamad Fachri Rifki