Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas lonjakan minat investasi ke RI, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tradisi rutin yang kerap dilakukan Megawati untuk mengenang jasa dan perjuangan Bung Karno sebagai pendiri bangsa.

Cak Imin juga menyebut marak sekali pemimpin yang mengedepankan pencitraan kepada publik. Namun, semua pemimpin itu akhirnya gagal. Semua pencitraannya.

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto menerima suvenir model kapal perang Mikasa dari Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, menandai eratnya hubungan bilateral dan apresiasi terhadap peran Prabowo dalam pendidikan pertahanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam pembangunan gedung dakwah Aisyiyah di Medan, Sumatera Utara, menegaskan pentingnya peran organisasi ini bagi masyarakat.

MPR RI memperkenalkan inovasi signifikan pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026, termasuk penyempurnaan sistem penilaian dan penambahan kategori penghargaan, demi kompetisi yang lebih transparan dan objektif.

DPRD Kota Banjarmasin bersama pemerintah setempat sedang mematangkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Inisiatif ini bertujuan menanamkan nilai persatuan serta nasionalisme di tengah masyarakat.

DPRD Kota Banjarmasin serius mematangkan regulasi Kawasan Tanpa Asap Rokok. Aturan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok di ruang publik.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah dalam menggeser orientasi pembangunan menuju ekonomi restoratif yang berfokus pada kelestarian lingkungan, menjawab tantangan mahasiswa Universitas Brawijaya.

DPRD Kota Tangerang mendesak Diskominfo Awasi Ruang Digital secara khusus untuk mencegah tawuran antarkelompok remaja yang marak di media sosial, menyoroti pola baru konflik yang meresahkan.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.