Ahmad Muzani dari Partai Gerindra (dua kiri), Ahmad Basarah dari PDIP (tengah), dan Muhaimin Iskandar dari PKB (dua kanan) mengucap sumpah jabatan sebagai wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3). MPR kini resmi memiliki delapan pimpinan setelah mengalami penambahan tiga wakil ketua yang baru. Penambahan pimpinan baru MPR ini merupakan konsekuensi dari amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).
Pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru
MPR
Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, dan Muhaimin Iskandar mengucap sumpah disaksikan Ketua MPR Ketua MPR Zulkifli Hasan dan empat Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, EE Mangindaan, Mahyudin, dan Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Zulkifli Hasan menyapa awak media saat hendak memimpin sidang paripurna pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Dari ki-ka: Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri saat menghadiri pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Suasana pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi tujuh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, EE Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah dan Muhaimin Iskandar memimpin sidang paripurna usai melakukan pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi tujuh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, EE Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah dan Muhaimin Iskandar memimpin sidang paripurna usai melakukan pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi tujuh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, EE Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah dan Muhaimin Iskandar memimpin sidang paripurna usai melakukan pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Suasana sidang paripurna usai pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan
Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Jadi Hakim MK, Arsul Sani Sudah Mundur dari PPP dan DPR
Sesuai aturan hakim MK tak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres
PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres