Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sambangi DPR dan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Jajarannya seusai melakukan pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law ke DPR
Omnibus Law
Menteri sebagai perwakilan pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sambangi DPR dan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Jajarannya seusai melakukan pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan tertutup terkait penyerahan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Para wartawan mewawancarai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil usai menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Jajarannya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu
Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
DPR Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Dinamika Geopolitik Timur Tengah
Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Daftar Caleg Pasangan Suami Istri yang Lolos ke Senayan, 6 Orang dari Gerindra
Sedikitnya, ada enam pasangan suami istri yang lolos terpilih di Pemilu 2024
Sesuai Arahan Megawati, Hasto Sebut Puan Maharani Akan Jadi Ketua DPR 2024-2029
"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.